Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

PU Fraksi Terhadap LKPJ Gubernur, Fraksi PDI Perjuangan Ajukan Sejumlah Pertanyaan Kritis

 
12 April 2016

PU Fraksi Terhadap LKPJ Gubernur, Fraksi PDI Perjuangan Ajukan Sejumlah Pertanyaan Kritis

DPRD Jawa Timur pada hari Selasa (12/4) menggelar acara Rapat Paripurna DPRD Jatim, salah satu agenda yang dilaksanakan adalah Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2015 kepada DPRD Provinsi Jawa Timur. Fraksi PDI Perjuangan saat mendapat kesempatan menyampaikan pemandangan umumnya, menyoroti sejumlah persoalan.

Melalui juru bicaranya, Agatha Retnosai ST, Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan Gubernur Jawa Timur atas sejumlah persoalan tersebut.

Hal pertama yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan adalah soal persentase pertumbuhan ekonomi. Disebutkan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2015 sebesar 5,44 persen. Angka ini turun dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 6,08 persen, dan dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 5,86 persen. "Mengapa dalam dua tahun terakhir ini trend-nya makin menurun? Langkah apa yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi untuk mencegah penurunan ini? Mohon penjelasan!" kata Agatha Retnosari.

Fraksi PDI Perjuangan juga memberi perhatian lebih pada buruknya kinerja sektor pertanian. Sesuai data per Agustus 2015, ini adalah sektor yang menjadi tempat bekerja 36,57 persen atau 7,08 juta penduduk Jawa Timur. Pada tahun 2015,lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikananhanya mencapai laju pertumbuhan 3,46 persen. Kalah jauh dibanding laju pertumbuhan rata-rata yang sebesar 5,44 persen. 

Apalagi dengan lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang sebesar 7,92 persen. Kecilnya angka pertumbuhan sektor pertanian menunjukkan bahwa nasib petani masih belum menjadi prioritas perbaikan. Muncul pertanyaan mengapa pada 2015, pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih dibawah rata-rata.

Terkait adanya pengalihan penanganan jenjang pendidikan SMA/SMK dari pemerintah Kab/Kota kepada Provinsi, Fraksi PDI Perjuangan, kata anggota Komisi E DPRD Jawa Timur ini juga menanyakan bagaimana roadmap yang telah dilaksanakan hingga saat ini. Apa saja yang sudah dan akan dilakukan Pemprov Jatim hingga saat ini. Termasuk juga, berapa total anggaran yang diperlukan. 

Selain itu, bagaimana kemungkinan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang selama ini sudah menggratiskan biaya sekolah SMA/SMK? Apalagi ada penolakan dari daerah, terutama Kota surabaya yang menolak penanganan jenjang pendidikan SMA/SMK diambilalih Provinsi jawa Timur. Alasan utamanya adalah sekolah menjadi tidak gratis / murah lagi. 

Terkait Dinas Kesehatan, disebutkan bahwa jumlah balita status gizi buruk di Jawa Timur pada 2013 sebesar 2,2 persen, kemudian menurun menjadi 2,0 persen pada 2014 dan pada 2015 kembali meningkat menjadi 2,2 persen.Bahkan secara nasional, Jawa Timur menjadi provinsi tertinggi kedua penderita gizi buruk pada balita. "Mengapa status balita gizi buruk persentasenya kembali meningkat?" tanya Agatha mewakili Fraksinya.

Pada penyelenggaraan dekonsentrasi di Dinas Kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan menyayangkan realisasi total hanya mencapai 29 persen dari pagu yang tersedia. Ada beberapa kegiatan yang menurut mereka sangat strategis, namun realisasinya sangat rendah, seperti Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (terealisasi 33 persen), Kegiatan Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan Tradisional, Komplementer dan Alternatif (28 persen). 

Selain itu juga ada Kegiatan Pembinaan Gizi Masyarakat (realisasi hanya 7 persen), Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi (3 persen), Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak (16 persen), Bantuan Operasional Kesehatan (31 persen), serta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan (39 persen). 

Juga dimohonkan penjelasan  mengapa panjang jalan Provinsi yang dalam kondisi mantap mengalami penurunan tajam dari 1.185 km di tahun 2014 menjadi hanya 727 km pada 2015. Sedangkan jalan Provinsi yang rusak berat naik hampir tiga kali lipat dari 17 km menjadi 50 km. 

Demikian pula dengan jembatan provinsi yang dalam kondisi baik ternyata mengalami penurunan dari 13,74 km menjadi 13,70 km. Sedangkan jembatan yang rusak berat naik dari 41 meter menjadi 79 meter. Terakhir, soal Jalan Lintas Selatan, sampai saat ini masih ada 255 km yang belum dibebaskan dan 310 km yang belum dibangun. "Apa saja kendala yang belum bisa teratasi? Mohon penjelasan!" pungkas Agatha. (Yusak)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved