Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Penyerapan Anggaran Sangat Rendah, Pansus LKPj Warning SKPD

 
12 April 2016

Penyerapan Anggaran Sangat  Rendah, Pansus LKPj Warning SKPD

Akibat penyerapan anggaran rendah pada triwulan pertama tahun 2016 yang hanya mencapai 9,4 persen, memaksa Pansus LKPJ mewarning seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilingkup Pemprov Jatim. Pasalnya, penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target, yaitu masih dibawah 11 persen.

Sekretaris Pansus LKPj Gubernur 2015,  Yusuf Rohana mengatakan, ditahun 2015 lalu penyerapan anggaran seluruh SKPD Pemprov Jatim hanya mencapai 94 persen. Kondisi ini, membuat Pansus mengigatkan agar target serapan anggaran di triwulan pertama sesuai target. Mengingal hal ini berimbas pada proses pembangunan yang digagas Pemprov Jatim di masyarakat.

“Sudah menjadi kebiasaan, serapan anggaran di triwulan pertama selalu rendah. Ini membuat, Pansus LKPJ mengigatkan agar serapan berjalan maksimal,” tandas Politisi asal PKS, Senin (12/4)

Yusuf juga mengingatkan agar penyerapan anggaran bisa dimaksimalkan, jika ditemukan ada anggaran ngendon di rekening Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Jatim, maka ada peringatan dari Pemerintah Pusat. Yaitu, penghentian bantuan dana dari Pusat, dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN). “Ini yang perlu diperhatikan. Jika terjadi maka proses pembangunan di daerah bisa terhambat,” tandas dia.

Dalam laporan LKPJ tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lanjut Yusuf Rohana sempat menyinggung agar penyerapan anggaran setiap triwulan merata. “Jika ditemukan anggaran yang tidak terpakai, bisa-bisa Dana Alokasi Khusu (DAK) ditunda oleh pemerintah pusat,”terang dia.

Sementara itu, evaluasi FPDIP Jatim terkait LKPJ Gubernur  2015 ditemukan banyak angka realisasi anggaran yang jauh dari targetm Salah satunya Program Pembinaan Gizi Masyarakat dari Rp.28,2 miliar hanya terserap Rp.2 miliar atau 7,28 persen. Tentu saja imbasnya dalam penanganan gizi buruk secara Nasional Jatim ada pada urutan Nomer 2 terburuk setelah NTB.

Anggota FPDIP Jatim, Giyanto menegaskan kinerja Pemprov dalam bidang kesehatan dan peningkatan gizi ternyata cukup memprihatinkan. Dari alokasi anggaran yang cukup besar bahkan mencapai puluhan miliar, tapi realisasinya hanya pada angka ratusan juta. 

Seraya dijabarkan, Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak sebesar Rp.2,9 miliar hanya terealisasi Rp.987 juta atau 33,66 persen. Program kegiatan Pembinaan Kesehatan Ibu dan Reproduksi dari alokasi anggaran Rp.9,9 miliar penyerapan anggaran hanya Rp.334 juta atau 3,37 persen. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak dari alokasi anggaran 4,5 miliar realisasi hanya Rp745 juta atau 16,36 persen. Program bantuan operasional kesehatan dari Rp.1,4 miliar hanya terserap Rp.443 juta atau 31,71 persen dan Program Pembinaan Gizi masyarakat dari Rp.28,2 miliar yang terealisasi hanya Rp.2 miliar atau 7,28 persen.

"Imbas dari sangat rendahnya realisasi sejumlah Program tersebut Provinsi Jatim secara Nasional menjadi Provinsi Nomer 2 terburuk dalam Permasalahan Gizi, setelah NTB,"tegas Pria yang duduk di Komisi C ini.

Terpisah, Anggota FPDIP Jatim yang lain, Mahhud menegaskan dari angka tersebut menunjukan Program yang dialokasikan rata-rata tidak jalan optimal, dikarenakan serapannya tidak sampai 50 persen. Selain itu angka tersebut menunjukan kinerja sejumlah SKPD sangat lemah. Terbukti dinas terkait dalam menjalankan Program yang sudah dialokasikan tidak maksimal. Tidak hanya itu, pengangguran di Jatim tahun 2015 mencapai 906 ribu jiwa naik 7, 47 persen dibanding tahun 2014. (Siti).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved