Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus LKPj Minta SKPD, Penyerapan Anggaran Optima

 
12 April 2016

Pansus LKPj Minta SKPD, Penyerapan Anggaran Optimal

Penyerapan anggaran rendah di triwulan pertama tahun 2016 membuat Pansus LKPj me-warning  (memperingatkan.red) Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dibawah kendali Pemprov Jatim. Pasalnya, penyerapan anggaran setiap awal tahun banyak yang tak sesuai target, karena masih dibawah 11 persen. Rendahnya penyerapan anggaran ini, akan disampaikan Pansus LKPJ dalam Rapat Paripurna LKPJ, Selasa (12/4) hari ini.

Sekretaris Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Yusuf Rohana mengatakan, ditahun 2015 lalu menyerapan anggaran seluruh SKPD Pemprov Jatim hanya mencapai 94 persen. Kondisi ini, membuat Pansus mengingatkan agar target serapan anggaran di APBD Tahun 2016 saat triwulan pertama sesuai target. Agar penyerapan merata hingga akhir tahun, pada tri wulan pertama penyerapan anggaran harus mencapai 20 persen.

Sudah menjadi kebiasaan dan menjadi alasan klasik terkait rendahnya serapan anggaran SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, karena di tahun –tahun awal memasuki proses lelang proyek. Sehingga, banyak anggaran tidak bisa memenuhi target penyerapan.

“Sudah menjadi kebiasaan, serapan anggaran di triwulan pertama selalu rendah. Ini membuat, Pansus LKPJ mengingatkan agar serapan berjalan maksimal,” tandas Yusuf Rohana.

Yusuf yang juga Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahera (PKS) ini, juga mengingatkan agar penyerapan anggaran bisa dimaksimalkan. Menurut dia, dalam pengelolaan APBD, jika ditemukan ada anggaran ngendon di rekening bank pembangunan daerah (BPD) atau Bank Jatim, maka  muncul peringatan dari Pemerintah Pusat.

Salah satu resikonya adalah penghentian bantuan dana dari Pemerintah Pusat, dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN). “Ini yang perlu diperhatikan. Jika terjadi maka proses pembangunan di daerah bisa terhambat,” tandas dia.

Dalam laporan LKPJ tahun 2015 lalu, Yusuf Rohana mengingatkan muculnya penelitian dari Komisi Pembentasan Korupsi (KPK) minimnya penyerapan anggaran setiap triwulan merata. “Jika ditemukan anggaran yang tidak terpakai, bisa-bisa Dana Alokasi Khusus (DAK) ditunda oleh Pemerintah Pusat,” terang dia.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved