Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pemprov Jatim Usulkan Dua Raperda ke DPRD Jatim

 
14 April 2016

Pemprov Jatim Usulkan Dua Raperda ke DPRD Jatim

Pemprov Jatim mengusulkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Ketenagaan Kerja dan Perubahan Atas Perda No 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri. Gubernur Jatim DrH Soekarwo dalam rapat paripurna DPRD Jatim, mengatakan tujuan pengajuan dua Raperda itu dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan Umum. 

Dia sebutkan bahwa Pemda berkewajiban menyediakan lapangan kerja mewadai bagi warganya melalui tersedianya lapangan pekerjaan akan berdampak dalam mengurangi pengangguran, yang tentu saja akan berbanding lurus dengan usaha untuk mengurangi kemiskinan. Pada kenyataannya, menurut Gubernur ketersediaan lapangan kerja dalam Negeri belum mampu menyerap angkatan kerja secara signifikan. 

Berdasar data BPS 2015 khusus Jatim pada 2015 jumlah angakatn kerja adalah 20.274.000 jiwa. Jumlah yang bekerja adalah 19.367.000 jiwa, dengan jumlah pengangguran 906.900 jiwa atau tingkat pengangguran terbuka 4,47 persen. Sementara besaran penempatan yang dapat disumbangkan melalui Disnakertrans dan Kependudukan hanya 394.654 jiwa.

Dari data tersebut menunjukan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia khususnya Jatim belum memadai untuk menyerap Tenaga Kerja. Walau sesungguhnya Pemprov Jatim telah melakukan banyak upaya. Diantaranya Program Antar Kerja Lokal, antar Kerja Antar Daerah, antar Kerja Antar Negara melalui Job Market fair (JMF), bursa bulanan, Inovasi kerja dan perluasan lapangan kerja sektor informal.

“Terkait hal tersebut untuk memenuhi amanat konstitusi dalam memenuhi hak masyarakat untuk bekerja maka salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan mengisi peluang kerja ke luar negeri,” ungkap Soekarwo.

Selain memberikan pekerjaan, Gubernur mengatakan, Pemerintah mempunyai kewajiban memberikan perlindungan bagi warga Negara yang melakukan pekerjaan non fisik, baik warga negara yang bekerja di dalam maupun Luar Negeri. Perlindungan Tenaga Kerja tersebut merupakan penting mengingat banyaknya masalah yang sering terjadi menyangkut hubungan kerja antara pemberi kerja dengan tenaga kerja.

“Bertolak dari pemikiran tersebut maka Pemprov Jatim mengusulkan dua Raperda yang berhubungan dengan ketenagaan kerja. Usulan disampaikan karena ada tiga yang melatarbelakangi usulan tersebut," jelasnya.

Pertama, dalam era dimana hampir semua pekerjaan dapat digantikan dengan komputer dan mesin, pengusaha mempunyai posisi tawar lebih tinggi dari pekerja, sehingga bukan tidak mungkin mempunyai kecenderungan berbuat sewenang wenang kepada pekerja/buruhnya sehingga menyebabkan terjadinya hubungan industrial yang tidak kondusif.

Kedua, secara sosiologis dan psikologis kedudukan pekerja/buruh pada posisi lemah, sebagai orang yang bekerja di bawah kekuasaan orang lain/pengusaha, sehingga rentan terancam tidak terpenuhinya hak-haknya.

Ketiga, disisi lain meskipun dalam kondisi yang relatif lebih lemah, tetapi dengan jumlah yang sangat banyak, aksi pekerja/buruh yang dilakukan secara tidak benar mampu mengancam kelangsungan hidup perusahaan. 

“Di Rapeda ini ada hal utama yang diatur antara lain pelatihan dan pemagangan kerja, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, TKA, hubungan kerja, pengupahan, jaminan sosial, fasilitas kerja dan perselisihan hubungan industrial,” jelasnya. (Yusak)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved