Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus LKPj Gubernur Banyak Temukan Ketimpangan Sosial

 
14 April 2016

Pansus LKPj Gubernur Banyak Temukan Ketimpangan Sosial

Dari hasil pembahasan Pansus LKPj Gebernur 2015, telah diketahui banyak program yang diperuntukan untui mengurangi kemiskinan didaerah pedesaan tidak dijalankan secara maksimal oleh Pemprov Jatim, sehingga menyebabkan jumlah masyarakat miskin meningkat dan munculah Disparitas Wilayah.

Agus Maimun, Wakil Ketua Pansus LKPj Gubernur Soekarwo tahun 2015 mengatakan, terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi Jatim tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin yang mengalami peningkatan yang mencapai 4775ribu jiwa. Begitu pula dengan pengangguran terbuka serta disparitas di Jawa Timur yang ternyata juga semakin tinggi.

Anggota Komisi B DPRD Jatim yang menangani tentang Perekonomian ini menegaskan, dalam LKPj Gubernur 2015 angka pertumbuhan ekonomi di Jatim telah mencapai 5,44 persen mampu berada di atas nasional yang hanya 4,79 persen.

Akan tetapi, lanjut Agus Maimun, sayangnya angka pertumbuhan ekonomi ini tidak sejalan dengan jumlah kemiskinan di Jatim yang mengalami peningkatan di tahun 2015. Selain itu indeks rasio gini yang menyangkut ketimpangan sosial di Jawa Timur juga semakin meningkat, seperti diketahui pada tahun 2013 indeks gini Jatim 0,36 persen/tahun 2014 naik menjadi 0,37 persen. Sedangkan tahun 2015 malahan semakin meningkat menjadi 0,14 persen.

“ Peningkatan indeks gini ini menunjukan disparitas sosial di Jawa Timur semakin tinggi, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin,bahkan jumlahnya semaklin mengalami peningkatan,” tegas Politisi asal F- PAN DPRD Jatim.

Agus Maimun menjelaskan, hal tersebut diatas diperparah lagi denga kebijakan yang di buat Pemprov Jatim tidak sejalan dengan kebijakan Kab/Kota yang cenderung lebih merealisasikan programnya sesuai visi misi yang disampaikan saat maju dalam Pilkada

“ Pemerintah Pusat harus melakukan revisi terhadap UU 23 tahun 2014 yang cenderung Pemerintah Kab/Kota tidak mengikuti kebijakan yang di buat oleh Pemerintah Provinsi. Saatnya Pemerintah Pusat membuat regulasi yang mengatur tentang kebijakan yang dibuat Kab/Kota harus sejalan dengan Provinsi, sehingga program Pemerintah bisa tuntas hingga tingkat bawah,” tegasnya. (Rofik).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved