Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sembilan Fraksi Kritisi LKPj Gubernur 2015, Disparitas Melebar, Pembangunan 38 Kab/Kota dan Pemrov Diminta Sejalan

 
13 April 2016

Sembilan Fraksi Kritisi LKPj Gubernur 2015, Disparitas Melebar, Pembangunan 38 Kab/Kota dan Pemrov Diminta Sejalan

Sembilan Fraksi DPRD Jawa Timur mengawal Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Timur akhir tahun 2015. Ke sembilan Fraksi memberikan koreksi dan catatan, dengan begitu dapat menjadi bahan evaluasi kebijakan untuk rakyat Jatim yang lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri dan berdaya saing serta berakhlak.

Wakil Ketua Pansus LKPj Agus Maimun mengatakan, mengawal seluruh kebijakan Pemprov Jatim, setidaknya mengawal kepentingan masyarakat miskin yang menjadi kewajiban Pemerintah. “Terpenting juga mengawal agar tidak terjadi gap pendapatan. Sebab adanya peningkatan kesenjangan juga berhubungan buruknya persoalan kemiskinan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi segera turun tangan melakukan pengawalan kebijakan ekonomi, agar tidak semakin lebar disparitas antar wilayah,” terang Agus Maimun.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, menambahkan hasil pembahasan Pansus LKPj Gubernur 2015  diketahui peningkatan pertumbuhan ekonomi Jatim ternyata tak berbanding dengan jumlah penduduk miskin. Dari data LKPj, menemukan jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan mencapai 4,7 juta jiwa. “Hal yang sama juga dengan angka pengangguran terbuka. Serta disparitas di semakin lebar. Kondisi ini, diperparah kebijakan pembangunan di 38 Kab/Kota di Jatim tidak sejalan dengan program Pemerintah Provinsi,” terang dia.

Sejauh ini, lanjut Agus Maimun kebijakan Provinsi Jawa Timur tidak sejalan dengan Kab/Kota. “Bisa ditemukan kecendrungan Kab/Kota merealisasikan programnya sesuai visi dan misi yang dibawahnya saat maju dalam Pilkada,” tandas dia.

Menurut Anggota Dewan yang dua kali duduk sebagai anggota DPRD Jatim menyampaikan Pemerintah Pusat harus melakukan revisi terhadap UU 23/2004. Karena Kab/Kota tidak mengikuti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diatasnya. "Pemerintah pusat harus lebih tegas membuat regulasi, karena sering kali terjadi benturan kepentingan (Kabupaten/Kota tak sejalan dengan pemerintah diatasnya),” tandas dia.

Sejalan program Pusat dengan Daerah, diharapkan kebijakan Pemerintah bisa tuntas mulai pusat hingga tingkat bawah. “Seperti halnya dengan Perda RTRW punya turunannya hingga tingkat bawah,"paparnya.

Selama ini, DPRD Jatim menilai masih banyak program untuk mengurangi kemiskinan tidak berjalan maksimal. Sebab, fakta di lapangan masih banyak masyarakat di Jatim masih belum tersentuh bantuan program dari Pemerintah. “Ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah masyarakat miskin sekaligus tingginya disparitas wilayah. Karena APBD untuk rakyat yang selama ini disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo, masih banyak yang belum berjalan optimal,” ujar dia

Meski, Gubernur Soekarwo menyebutkan dalam LKPj Gubernur 2015, angka pertumbuhan ekonomi di Jatim mencapai 5,44 persen mampu berada di atas Nasional yang hanya 4,79 persen. Sementara itu, Sekretaris Pansus LKPj Gubernur, Yusuf Rohana menerangkan, rendahnya penyerapan anggaran setiap triwulan pertama, menjadi evaluasi ketat Panitia Khusus (Pansus). Oleh karena itu, agar tidak terjadi kecelakaan anggaran, Pansus LKPJ me-warning (memperingatkan.red) Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dibawah kendali Pemprov Jatim.

Yusuf Rohana yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim ini mengatakan, ditahun 2015 lalu menyerapan anggaran seluruh SKPD Pemprov Jatim mencapai 94 persen. Kondisi ini, membuat Pansus mengigatkan agar target serapan anggaran di APBD Tahun 2016 saat triwulan pertama sesuai tetap target.

Agar penyerapan merata hingga akhir tahun, pada tri wulan pertama penyerapan anggaran harus mencapai 20 persen. Sudah menjadi kebiasaan dan menjadi alasan klasik terkait rendahnya serapan anggaran SKPD di lingkungan Pemprov Jatim, karena di tahun –tahun awal memasuki proses lelang proyek. Sehingga, banyak anggaran tidak bisa memenuhi target penyerapan.  “Sudah menjadi kebiasaan, serapan anggaran di triwulan pertama selalu rendah. Ini membuat, Pansus LKPJ mengingatkan agar serapan berjalan maksimal,” tandas Yusuf Rohana.

Terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo tidak membantah terjadi peningkatan jumlah kemiskinan. Ia beralasan, meningkatnya angka  kemiskinan di Jatim,dikarenakan faktor ekonomi global yang sedang tidak stabil. “Sekaligus imbas kebijakan perusahaan, yang menerapkan peralihan pekerja manusia ke mesin. Ini membuat jumlah pengangguran terbuka semakin banyak,” kata Gubernur.

Orang pertama di Jatim ini, menyampaikan akibat ekonomi global yang tidak menentu, semakin membuat jumlah kemiskinan meningkat. “Ini tidak hanya di Jatim, tapi hampir diseluruh wilayah dan negara. Termasuk banyaknya industri yang menggunakan tenaga mesin daripada manusia, ternyata membawa dampakk jumlah pengangguran setiap tahunnya meningkat,"tegas Mantan Sekdaprov Jatim.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved