Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pembangun Irigasi Sering Tak Sesuai Kebutuhan

 
04 April 2013

Suara Indrapura : Pemberian bantuan pemerintah seringkali tak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu contohnya  terkait pembangunan irigasi di daerah pemilihan (dapil VIII) yang meliputi Kab/Kota Madiun, Kab/Kota Mojokerto, Kab. Nganjuk dan Kab, Jombang. Dimana terdapat satu daerah yang membutuhkan pembangunan infrastruktur, terkait bendungan irigasi tapi tidak segera difasilitasi untuk mendapatkan prioritas pembangunan irigasi.

“Begitu sebaliknya ada yang tidak membutuhkan justru dibangunkan,” tegas Abdul Halim Iskandar yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini seraya bertanya.

Selain mengenai bantuan pembangunan irigasi, dalam resesnya  ternyata banyak masyarakat yang mempertanyakan soal penerimaan kartu jamkesmas yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Di Jatim sendiri, khususnya di wilayah dapilnya masih ada ratusan masyarakat yang tidak menerima kartu jamkesmas. Padahal mereka ini sudah masuk data Pemprov yang diserahkan ke pusat.

“Untuk sementara mereka yang tidak masuk dalam kuota jamkesmas akan dialokasikan dalam Jamkesda. Dan kami di DPRD sudah membahas bahkan sudah mengalokasikan anggaran jamkesda lewat APBD Jatim meski jumlahnya tidak sebesar sebelum ada kebijakan pusat yang mengambilalih jamkesda,” tegasnya dengan mimik serius.

Tidak dipungkiri, jika data jamkesmas masih amburadul. Ini karena data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terkadang kurang valid. Karenanya, kalau pemerintah ingin mendapatkan data yang tepat sasaran, maka seharusnya keberadaan RT/RW diikutsertakan dalam pendataan. Disisi lain, terang pria yang juga Ketua DPW PKB Jatim ini terkait penanganan kemiskinan, memang tidak semudah membalik tangan. Ini karena ada orang yang semula kaya gara-gara menderita sakit bertahun-tahun dan membutuhkan perawatan tiba-tiba jatuh miskin. Atau akibat tekanan ekonomi karena seorang bapak di PHK kemudian miskin bisa.

“Nah, faktor-faktor seperti ini perlu diantisipasi. Artinya Pemprov tetap harus mengalokasikan anggaran Jamkesda guna mengantisipasi kejadian miskin mendadak seperti itu. Toh, kalau dana jamkesda tidak terserap akan kembali ke kas daerah,” lanjut pria yang dikenal dekat dengan wartawan.

Terkait masalah pendidikan khususnya di madrasah saat ini sudah ada perkembangan yang cukup signifikan. Diantaranya dengan diberikannya dana bantuan operasional sekolah (BOS) serta pemberian dana insentif kepada tenaga pengajar. Namun demikian hal itu masih dianggap kurang maksimal karena belum ada bantuan untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah.

“Kami berharap kedepan pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk pengadaaan sarana dan prasarana sekolah khususnya di sekolah madrasah. Termasuk kaitannya dengan renovasi gedung,” papar Gus Halim-panggilan akrab Abdul Halim Iskandar.

Mengingat selama ini, keberlangsungan sekolah dibawah Kemenag tersebut tergantung dari iuran orangtua murid. Sementara keberadaan ekonomi mereka banyak yang pas-pasan. Tak heran sekitar 80 persen sekolah madrasah sulit berkembang. Kalaupun menunggu bantuan dari Kemenag jumlahnya  cukup minim. “Untuk itu peran serta pemerintah provinsi serta kabupateen/kota sangat dibutuhkan demi keberlangsungan sekolah madrasah. Apalagi Jatim merupakan basis NU, tentunya keikutsertaan pemerintah dalam memajukan sekolah madrasah sangat dinantikan,” lanjutnya. (Umi)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved