Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus LKPj Minta Pemprov Memperbaiki Masalah Ketimpangan Sosial Di Jatim

 
16 April 2016

Pansus LKPj Minta Pemprov Memperbaiki Masalah Ketimpangan Sosial Di Jatim

Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPj) meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperbaiki dan menyelesaikan masalah ketimpangan sosial yang masih terjadi di Jatim.

Temuan ketimpangan sosial di Jatim ini setelah hasil pembahasan Pansus LKPJ 2015 diketahui banyak program yang diperuntukkan untuk mengurangi kemiskinan di daerah tidak jalankan secara maksimal oleh Pemprov Jatim. Akibatnya jumlah masyarakat miskin meningkat dan muncul disparitas wilayah.

Wakil Ketua LKPj Gubernur Jatim tahun 2015, Agus Maimun di DPRD Jatin, menegaskan, peningkatan pertumbuhan ekonomi Jatim tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk miskin yang mengalami peningkatan mencapai 4 juta 775 ribu jiwa. Begitu juga dengan pengangguran terbuka serta disparitas di Jatim yang ternyata juga semakin tinggi. Hal ini diperparah lagi dengan kebijakan pembangunan di 38 Kab/Kota di Jatim tidak sejalan dengan program Pemerintah Provinsi.

Menurut politisi asal PAN tersebut, LKPj Gubernur 2015 angka pertumbuhan ekonomi di Jatim mencapai 5,44 persen mampu berada di atas nasional yang hanya 4,79 persen. Sayangnya angka pertumbuhan ekonomi itu tidak sejalan dengan jumlah kemiskinan di Jatim yang mengalami peningkatan di tahun 2015 mencapai 4.775.000 juta jiwa,  sedangkan tahun 2014 ada pada angka 4.748.000 jiwa.

Selain itu indeks gini yang menyangkut ketimpangan sosial di Jatim ternyata juga semakin meningkat tahun 2013 indeks gini jatim 0,36 persen/ tahun 2014 naik menjadi 0,37 persen dan tahun 2015 malah semakin meningkat menjadi 0,41 persen.

“Peningkatan indeks gini itu menunjukan disparitas di Jatim semakin tinggi, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Bahkan jumlahnya mengalami peningkatan," tegasnya.

Untuk itu mengurangi dan mengantisipasi tidak terjadi ketimpangan sosial di Jatim, pihaknya mengusulkan pemerintah pusat harus melakukan revisi terhadap UU 23/2004 yang cenderung Kab/Kota tidak mengikuti kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah diatasnya.

"Sudah saatnya Pemerintah Pusat membuat regulasi yang mengatur kebijakan yang dibuat Kab/Kota harus sejalan dengan pemerintah diatasnya. Dengan begitu, program Pemerintah bisa tuntas hingga tingkat bawah. Seperti halnya dengan Perda RTRW punya turunannya hingga tingkat bawah,"paparnya.

Sementara Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan, meningkatnya jumlah kemiskinan dikarenakan faktor kondisi ekonomi global yang sedang tidak stabil, sekaligus imbas dari peralihan pekerjaan dari manusia ke mesin yang dilakukan banyak perusahaan. Akibatnya membuat jumlah pengangguran terbuka semakin banyak.

Menurut Soekarwo, memang tidak bisa dipungkiri lagi dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu seperti saat ini akan semakin membuat jumlah kemiskinan meningkat.

“Ini tidak hanya di Jatim, tapi hampir diseluruh wilayah dan negara. Termasuk banyaknya industri yang menggunakan tenaga mesin daripada manusia, ternyata membawa dampakk jumlah pengangguran setiap tahunnya meningkat," tegas mantan Sekdaprov Jatim. (Panca).

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved