Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pimpinan DPRD Jatim Janji, Bentuk Pansus Ketenagakerjaan

 
21 April 2016

Pimpinan DPRD Jatim Janji, Bentuk Pansus Ketenagakerjaan

 

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi mendesak pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Ketenagakerjaan, Rabu (20/4). Pansus antar Komisi tersebut, diminta mampu menyelesaikan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ketenagakerjaan untuk menghadapi tenaga kerja asing ke Jawa Timur.

 

“Pimpinan sudah membicarakan, kami sepakat pembahasan dilakukan lintas Komisi dengan membentuk Pansus,” terang Kusnadi.

 

Kusnadi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan ini, menegaskan janji menyelesaikan Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) tangal 1 Mei mendatang sangat sulit direalisasikan. Meski, selama ini secara politis DPRD Jatim sempat menjanjikan bakal menyelesaikan usulan Perda tersebut begitu pekerja di Jawa Timur memperingati may day atau hari buruh.

 

Kusnadi beralasan, mepetnya waktu dan urgen (penting) pembahasan tentang Perlindungan Ketenagakerjaan sangat membutuhkan komitmen lintas alat kelengkapan DPRD Jatim. “Semua Komisi biasa terlibat, khususnya Komisi E (Kesra), Komisi D (Pembangunan), KOmisi A (Hukum dan Pemerintahan),” urai dia.

 

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo dan Anggota Komisi E DPRD Jatim Moch Siraj saat menerima perwakilan buruh menjanjikan segera menuntaskan Raperda tersebut untuk melindungi tenaga kerja.

 

“DPRD segera menuntaskan Raperda itu. Karena kami memahami kalau regulasi tersebut sangat dibutuhkan untuk melindungi tenaga kerja,” kata Freddy Poernomo.

 

Hal senada Moch Siraj, politisi asal PKS tersebut berjanji akan melindungi tenaga kerja dengan segera menyelesaikan raperda. Dirinya tidak menginginkan angka pengangguran meningkat akibat berlakunya MEA. “Kami sangat memahami, kalian (buruh,red) mempunyai anak dan istri. Maka harus mendapatkan perlindungan agar tetap dapat berkerja untuk keluarga,” tegasnya.

 

Terpisah, Federasi Serikat Pekerja Metal  Indonesia (FSPMI) FSPMI menagih janji Pemprov Jatm dan DPRD Jatim untuk menyelesaikan produk hukum daerah tentang perlindungan ketenagakerjaan local tepat Hari Buruh 1 Mei besok.

 

Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal  Indonesia (FSPMI) menggelar  demo di depan gedung DPRD Jawa Timur. “Kami menuntut dewan dan pemprov segera mengesahkan Raperda tentang Perlindungan Tenaga Kerja,” terang Jajuli peserta aksi saat melakukan orasi.

 

Dalam aksinya, buruh membentangkan berbagai spanduk yang berisikan menginginkan agar Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dihapus, cabut PP 78/2015 tentang Pengupahan, hapus system kontrak, tolak kriminalisasi aktivis buruh dan rakyat, serta pengesahan Perda Perlindungan Tenaga Kerja.

 

Jajuli menambahkan, dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Pemerintah terkesan membiarkan tenaga asing bebas masuk ke Indonesia terutama ke Jatim tanpa adanya aturan yang tegas untuk menfilternya. “Akibatnya banyak tenaga lokal menjadi pengangguran, karena tenaga asing yang mau digaji murah,” urai dia.(Hidayat)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved