Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Tambang Panggil Bupati Malang Terkait Perijinan Tambang

 
21 April 2016

Pansus Tambang Panggil Bupati Malang Terkait Perijinan Tambang

Pansus Tambang DPRD Jatim memanggil Bupati Malang,  Rendra Kresna untuk dimintai klarifikasi perijinan tambang di Malang. Pemanggilan tersebut merupakan ketiga kalinya setelah Rendra sudah dua kali mangkir.

Wakil Ketua Pansus Tambang DPRD Jatim, Miftahul Ulum mengatakan, kesalahan Bupati Malang adalah menetapkan daerah yang masyarakatnya mengajukan ijin tambang. Padahal daerah tersebut belum masuk di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Malang sebagai kawasan tambang. “Tetapi kata Bupati sudah setahun mengajukan, tetapi belum ada tindaklanjut dari Provinsi,” ujar Ulum, di Gedung DPRD Jatim, Kamis (21/4/2016).

Menurut Politisi asal PKB itu, RTRW merupakan acuan penting sebelum perijinan dikeluarkan oleh Pemerintah. Mengingat di dalam RTRW tersebut dipetakan wilayah mana yang menjadi pertambangan, atau bukan. “Sebelum mengeluarkan ijin harus ada RTRW. Kalau tidak ada ya illegal, acuannya dari mana,” katanya.

Selain itu, ada beberapa data yang diberikan ke Pansus dan Dinas ESDM Jatim minim sekali diberikan. Bupati Malang mengaku tidak membawa datanya dan akan disampaikan pada hari berikutnya. “Seharusnya dia harus siap data. Terkesan menyembunyikan permasalahan pertambangan di Malang,"ungkap Politisi asal Partai PKB ini.

Sementara itu, Bupati Malang Rendra Kresna mengaku bahwa di daerahnya banyak tambang illegal, seperti halnya tambang pasir di pinggir sungai.Namun sebelum wewenang perijinan dilimpahkan ke Provinsi Jatim, pemkab melakukan penertiban dengan mengumpulkan penambang-penambang liar.

“Kita bina penambang itu agar mau mengurus ijinnya. Tetapi masih ada penambang yang membandel tidak mengurus ijinnya,” kata Rendra, di sela-sela rapat Pansus Tambang.

Untuk tambang kapasitas besar, Rendra mengaku perusahaan tambang sudah memiliki Jaminan Reklamasi (Jamrek). Seperti halnya PT. Gunung Bale. Namun dana Jamrek yang disimpan di Bank Jatim dialihkan ke Provinsi, pasca peralihan. Pemkab sudah menginstruksikan kepada SKPD terkait agar tidak menangani perijinan tambang lagi sejak 7 Januari 2015.

Meski dikelola provinsi, Pemkab Malang tidak khawatir kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dari tambang. Mengingat dalam Undang-Undang sudah diatur bagi hasil, dimana ada yang menjadi bagian Kabupaten/Kota, dan Provinsi. “Kita tidak khawatir kehilangan. PAD dulu dari tambang Rp 800 juta per tahun. Kan sudah diatur bagi hasil, mana menjadi wewenang kabupaten, dan mana yang Provinsi,” pungkasnya.

Soal ditanya ketidakhadiran dirinya beberapa waktu lalu dalam pemenuhan pemanggilan pansus, Rendra mengaku terjadi miskomunikasi dengan pansus."Saya sudah perintahkan wabup menemui Pansus. Namun Wabup ternyata tak mengikuti pertemuan dengan Pansus,"tandas Bupati dari Partai Golkar ini.(Adi)

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved