Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus Datangkan Bupati Rendra Kresna, Plototi Pertambangan di Kabupaten Malang

 
23 April 2016

Pansus Datangkan Bupati Rendra Kresna, Plototi Pertambangan di Kabupaten Malang

Kedatangan Bupati Malang Rendra Kresna menjadi salah satu upaya Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jatim untuk melanjutkan langkah penataan wilayah pertambangan di Jawa Timur.

Bupati Rendra Kresna mengklarifikasikan perijinan tambang di Malang. Sebab selama ini, di daerah Malang masih banyak tambang illegal, seperti halnya tambang pasir di pinggir sungai. Namun sebelum wewenang perijinan dilimpahkan ke Provinsi Jatim, Pemkab melakukan penertiban dengan mengumpulkan penambang-penambang liar.

Wakil Ketua Pansus Tambang DPRD Jatim Miftahul Ulum mengatakan, Pemkab  Malang sudah memberikan ijin masyarakat untuk menggelola tambang. Padahal daerah tersebut belum masuk di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Malang sebagai kawasan tambang.

“Pemkab sudah setahun mengajukan, tetapi belum ada tindaklanjut dari Provinsi,” ujar Miftahul Ulum seusai hearing dengan Pemkab Malang di Gedung DPRD Jatim.

RTRW merupakan acuan penting sebelum perijinan dikeluarkan oleh pemerintah. Mengingat di dalam RTRW tersebut dipetakan wilayah mana yang menjadi pertambangan, atau bukan. “Sebelum mengeluarkan ijin harus ada RTRW,” katanya.

Ada beberapa data yang disampaikan ke pansus dan Dinas ESDM Jatim minim sekali. Dihadapan Pansus Pertambangan, orang nomor satu di Kabupaten Malang mengaku tidak membawa datanya dan akan disampaikan pada hari berikutnya.

Bupati Malang Rendra Kresna mengaku di wilayah Kabupaten Malang masih banyak tambang illegal. Sebelum wewenang perijinan dilimpahkan ke Provinsi Jatim, Rendra menyampaikan Pemkab melakukan penertiban dengan mengumpulkan penambang-penambang liar. “Pemkab melakukan pembinaan terhadap penambang, agar mau mengurus ijinnya. Tetapi masih ada penambang yang membandel tidak mengurus ijinnya,” kata Rendra.

Untuk tambang kapasitas besar, Ketua SOKSI Jatim ini, mengaku perusahaan tambang sudah memiliki Jaminan Reklamasi (Jamrek). Seperti halnya PT Gunung Bale. Namun dana Jamrek yang disimpan di Bank Jatim dialihkan ke provinsi, pasca peralihan. Pemkab sudah menginstruksikan kepada SKPD terkait agar tidak menangani perijinan tambang lagi sejak 7 Januari 2015.

Meski dikelola provinsi, Pemkab Malang tidak khawatir kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dari tambang. Mengingat dalam undang-undang sudah diatur bagi hasil, dimana ada yang menjadi bagian Kabupaten/Kota, dan Provinsi. “Kita tidak khawatir kehilangan. PAD dari tambang Rp. 800 juta per tahun. Kan sudah diatur bagi hasil, mana menjadi wewenang kabupaten, dan mana yang Provinsi,” pungkasnya.

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved