Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pansus LKPJ, Pemprov Harus Perhatikan Masyarakat Miskin Dan Pertanian

 
26 April 2016

Pansus LKPJ, Pemprov Harus Perhatikan Masyarakat Miskin Dan Pertanian

Setelah melalui bebarapa kali pembahasan baik mulai tanggapan Fraksi hingga Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim.  Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jatim 2015 akhirnya memberikan rekomendasi atau masukan yaitu tetap memperhatikan urusan pemberdayaan masyarakat  miskin di Jatim dan juga sektor pertanian perlu diperhatikan.

Anggota Pansus LKPJ Gubernur 2015, Husnul Aqib di Paripurna DPRD Jatim, Selasa (26/4) mengatakan untuk urusan pemberdayaan masyarakat ini pihak Pansus merekom yaitu Pemprov Jatim harus melakukan kerjasama dengan institusi pendidikan guna meningkatkan Sumber daya Manusia (SDM) terutama Aparur Desa. terkait dengan pengelolahan tanggung jawab Keuangan Desa.

Menerbitkan panduan buku atau pentunjuk teknis bagi Pemerintah Desa di Jatim terkait dengan isu strategis dan permasalahan usaha di Desa, seperti BUMDesa, sehinggga dengan adanya panduan tersebut Pemerintah Provinsi Jatim dapat memajukan kesejahteraan masyarakat desa.

Sementar itu untuk sektor pertanian pihaknya meminta agar Pemerintah Provinsi memberikan bantuan kepada para petani baik itu berupa alat pertanian. "Dengan adanya bantuan alat pertanian dari pemprov Jatim dapat meningkatkan produksi bagi petani di Jatim terutama soal padi,"ujar Aqib Politisi asal Fraksi PAN Jatim.

Berikutnya soal Nilai Tukar Petani di Jatim Pansus merekomendasikan Pemprov Jatim agar berkiblat pada orientasi RPJMN tahun 2015 - 2019, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dilakukan melalui pendalaman dari strategi Triple + onetrack strategy, yaitu pembangunan yang pro pertumbuhan, pro lapangan pekerjaan, pro pengurangan kemiskinan, serta propengelolahan atau ramah lingkungan.

Selain itu Pansus juga merekomendasikan soal kerjasama daerah menghadapi MEA yaitu memanfaatkan MEA tahun ini pihaknya meminta Pemprov Jatim membentuk kesekertariatan bersama dalam wadah MEA yang didalamnya dibuat peraturan tersendiri dalam bidang kerjasama daerah antar negara anggota Asean yang harus dipatuhi negara - negara anggota lainnya, kedua memastikan bahwa kerjasama luarnegeri yang dilaksankan dengan negara mitra kerjasama memiliki kepastian hukum baik dari sisi substansi maupun bentuk kerjasamanya.

Sementara itu Sekertaris Pansus LKPJ Gubernur 2015, Yusuf Rohana mengatakan secara umum dari 8 Indek Kinerja Utama (IKU) yang ditargetkan Pemprov di LKPj 2015 ini hanya empat indikator saja yang berhasil atau dibilang sukses dilaksanakan yaitu, pertumbuhan ekonomi, Indeks pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Manusia, serta kualitas air sungai. .

Menurutnya, kendala belum jalannya 8 IKU ini ada beberapa faktor yaitu program yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sinkron dengan RPJMD yang dirancang oleh Gubernur Jatim. Oleh karena itu kedepannya pihaknya meminta kepada Gubernur jatim untuk memaksimalkan kontrol terhadap SKPDnya, sehingga program yang diharapkan Gubernur dapat terwujud dan di Impelmentasikan SKPDnya.(Panca)

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved