Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sikap Bupati Jember Bikin Pansus Bingung

 
09 Mei 2016

Absennya Bupati Jember, Faida atas undangan Pansus Tambang DPRD Jatim hingga tiga kali masih berbuntut. Selain opsi pemanggilan paksa yang pernah diwacanakan, Pansus Tambang DPRD Jatim juga mendesak Pemprov Jatim untuk menunda segala kepengurusan perizinan tambang dari Kabupaten Jember.
 
"Absennya bupati Jember ini juga berimbas untuk Kabupaten Jember juga. Bahkan, Pansus mewacanakan agar seluruh izin tambang Jember dipending dulu sebelum kita bertemu dengan bupati," kata anggota Pansus Tambang DPRD Jatim, Miftahul Ulum.
 
Mantan wakil ketua DPRD Jember ini menuturkan, undangan yang ditujukan kepada kepala daerah merupakan upaya untuk mengetahui detail sektor pertambangan di masing masing daerah. Mulai dari potensi pertambangan, perizinan, produksi hingga retribusi untuk sumbangan ke Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 
"Karena dari 38 kabupaten/kota, hanya Jember yang belum hadir, maka Pemprov akan berhati hati mengambil kebijakan soal pertambangan di Jember karena kita belum mendapatkan paparan dari bupati," ulasnya.
 
Namun, lanjut Ulum, masih ada opsi untuk mengundang Bupati Jember yang keempat kalinya. Undangan tersebut akan menjadi undangan terakhir sebelum DPRD Jatim mengambil keputusan pemanggilan paksa.

"Tetapi kalau sampai tidak datang lagi, berarti ini keterlaluan. Ini juga untuk kepentingan masyarakat Jember," kata legislator PKB tersebut.
 
Sebelumnya, Bupati Jember dr Faida menyikapi wacana pemanggilan paksa dengan tenang. Menurutnya, pemanggilan paksa itu tidak ada dalam kamus perundang-undangan Indonesia. "Itu tidak ada pasalnya, dewan tahu itu kok," jawab Faida.
 
Tanggapan ini juga dikomentari oleh Ulum. Menurut Ulum, bupati Jember ini masih belum membaca UU Nomor 27/2009 pasal 361 ayat 1-3, tentang MPR, DPR, dan DPRD.
 
"Itu artinya bupati nggak baca undang undang. Pasal itu tidak berubah. Undang-undang itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya koordinasi informasi sebuah lembaga negara. Maka ada yang mengatur hearing dengan legislatif. Jadi harus sering baca undang-undang lah bupati ini," terangnya.(bredo)
 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved