Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Fraksi PDIP Minta Dua Raperda Tenaga Kerja Dipadukan

 
09 Mei 2016

Fraksi PDI Perjuangan DPRD jawa Timur meminta agara dua raperda yang sama-sama terkait Tenaga Kerja di Jawa Timur bisa dipadukan sesuai ketentuan yang ada.

Dalam Pandangan Umum FPDIP DPRD Jatim terhadap Raperda tentang Perlindungan Ketenagakerjaan di Jatim, yang dibacakan jubirnya Agatha Retnosari ST, Senin (9/4) disebutkan bahwa DPRD Jatim juga sudah menyetujui adanya Raperda Inisiatif DPRD tentang Perlindungan Tenaga Kerja di Jatim.

"Oleh karena itu, karena substansinya tidak berbeda, diminta agar pembahasan kedua Raperda ini dipadukan sesuai dengan ketentuan yang ada," kata Agatha..

Sebelum menyampaikan pokok-pokok pikiran FPDIP tentang terhadap Raperda tentang Perlindungan Ketenagakerjaan di Jatim, disebutkan ada persoalan yang masih mengganjal terkait upah minimum sektoral untuk Kabupaten Gresik. FPDIP meminta agar ada revisi terbatas terhadap Pergub Jawa Timur No 3 / 2016 tentang UMSK khusus di Kabupaten Gresik karena masih belum implementatif.

"Perlu ada perbaikan atau penghilangan pada kolom keterangan basis modal perusahaan pada lampiran Pergub tersebut. Selain itu masih ada beberapa sektor yang belum masuk serta penggunaan kode sektor yang belum diperbarui," jelas Agatha.

Hal kedua yang disampaikan terkait dengan persoalan magang dan outsoursing di PT Pelindo 3 yang menjadi polemik. FPDIP meminta agar ada upaya evaluasi ijin operasional perusahaan alih daya yang ada, serta adanya perhatian terhadap korban PHK yang ada di Pelindo 3.

Menurut Agatha, pada prinsipnya, FPDIP menyambut baik keberadaan Raperda yang bertujuan melindungi dan memberdayakan tenaga kerja di Jatim yang bekerja pada sektor formal. Pada Februari 2016, tercatat ada sebanyak 7,26 juta orang (36,95 persen) bekerja pada kegiatan formal ini.

Jatim dihadapkan pada beberapa kondisi ketenagakerjaan yang memprihatinkan. Jumlah angkatan kerja di Jatim terus meningkat. Pada Februari 2016, angkatan kerja bertambah sebanyak 223 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2015.

Meningkatnya jumlah angkatan kerja ini belum cukup diimbangi dengan peningkatan lapangan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jatim pada Februari 2016 masih sebesar 4,14 persen. Masih ada 849 ribu angkatan kerja yang menganggur.

Dari sisi kualitas pendidikan, sumber daya pekerja kita masih relatif rendah. Pada Februari 2016, jumlah penduduk yang bekerja dengan tingkat pendudukan SD ke bawah tercatat sebanyak 49,78 persen atau sebanyak 9,78 juta jiwa. Kemudian diikuti dengan penduduk berpendidikan SMP (17,06 persen), SMA umum (14,21 persen), SMA Kejuruan (10,32 persen), Universitas (7,10 persen), dan Diploma (1,52 persen).

Masih suramnya kondisi ketenagakerjaan di Jatim ini juga dilengkapi dengan masih maraknya kasus perselisihan industrial. Pada tahun 2015, tercatat ada 458 kasus perselisihan hubungan industrial. Dari jumlah tersebut, hanya 215 kasus yang bisa diselesaikan melalui perjanjian bersama.

"Artinya banyak kasus yang tidak win-win solution. Sedangkan jumlah pengaduan atas pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan sebanyak 99 kasus, dan yang dapat ditangani hingga tuntas masih 74 kasus," ujar Agatha.

Melihat profil ketenagakerjaan Jatim ini, maka keberadaan Raperda ini menjadi makin urgen dan penting. Namun, Raperda ini harus benar-benar mengarah pada perlindungan, peningkatan kesejahteraan dan memenuhi aspek keadilan sosial bagi kaum buruh, jelasnya.

Meskipun secara prinsip mendukung, namun ada beberapa masukan mengenai perbaikan dan penyempurnaan Raperda ini. Antara lain soal pengupahan, Tunjangan Hari Raya, perselisihan kerja, hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sistem hubungan kerja kontrak, perusahaan penyedia jasa pekerja, jaminan sosial, Balai Latihan Kerja (BLK), pelanggaran, perlindungan pekerja di sektor kemaritiman, media dan buruh rumahan. (jusak)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved