Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Fraksi DPRD: Raperda Harus Berpihak Pada Tenaga Lokal

 
10 Mei 2016

 

Sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim dalam Pandangan Umum (PU) berharap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Tenaga Kerja yang sedang dibahas ini dapat melindungi tenaga lokal atau buruh di Jatim dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Juru Bicara Fraksi PPP Jatim, H Achmad Sillahuddin di DPRD Jatim, Senin (9/5) mengatakan, fraksi PPP mendukung adanya Raperda perlindungan tenaga disahkan menjadi perda, karena saat ini sudah memasuki era MEA dan tenaga lokal di Jatim perlu dilindungi. "Tidak kalah pentingnnya yaitu perlindungan tenaga kerja yang bertujuan agar bisa menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi," tegasnya.

Lebih lanjut dalam Raperda perlindungan tenaga kerja, sesuai UU No 13/2013 tentang Ketenagakerjaan terdapat tiga macam perlindungan, diantaranya perlindungan secara ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis.

Selain itu, pihaknya juga mengusulkan agar muatan materi Raperda mengatur para pengusaha atas perlindungan secara mengikat, seperti program jaminan sosial tenaga kerja diantarannya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, perlindungan keselamatan dan kesehatan, serta perlindungan upah.

Pemandangan umum lainnya dipaparkan Suli Daim, juru bicara Fraksi PAN yang menyinggung mengenai Tim Unit Reaksi Cepat. Pasal 51 menyebutkan perlunya dibentuk Unit Reaksi Cepat dalam rangka pencegahan, deteksi dini, monitoring, dan pemeriksaan awal terhadap perusahaan yang berpotensi atau diduga melakukan pelanggaran ketenagakerjaan.

Kelembagaan tim ini adalah gagasan bagus, namun tidak menyelesaikan masalah. Artinya Fraksi PAN masih berharap adaya perbaikan birokrasi aparatur dalam mendeteksi masalah perburuhan dan monitoring. Apalagi, sifat dari Unit Reaksi Cepat adalah pemberi rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pegawai Pengawas dan PPNS ketenagakerjaan dalam melakukan pemeriksaan maupun penyelidikan.

Selain itu, pihaknya menyatakan untuk memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerja ini juga memikirkan perlunya untuk mengombinasi Raperda usulan Gubernur dengan Raperda tentang Penguatan Tenaga Kerja yang menjadi prakarsa DPRD Jawa Timur.

Fraksi PAN menggarisbawahi perlunya mengidentifikasi persoalan sebenarnya dari kondisi perburuhan, sehingga ruang lingkup pengaturan dalam Rapenda tepat untuk menjadi obat bagi problem ketenagakerjaan di Jatim.

Suparta, juru bicara Fraksi PKB mengusulkan adanya proteksi khusus terhadap para pekerja difabel. Hal ini sesuai dengan pasal 67 dalam UU No 13/2013 yang dengan tegas menyebutkan pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.(Panca)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved