Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Target PAD RAPBD 2013 Sangat Rendah, Kinerja Dipertanyakan

 
26 Februari 2013

Kinerja Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemprov Jatim mendapat sorotan tajam dari kalangan DPRD Jatim. Pasalnya, target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim pada tahun 2013 yang dimasukkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Jatim hanya mematok sebesar Rp 9,4 triliun atau hanya meningkat 1 persen dibanding realisasi PAD tahun 2012. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim, Nizar Zahro mengatakan, seharusnya PAD  Jatim dapat ditingkatkan antara 10-15 persen dari target yang dipatok dalam KUA PPAS RAPBD Jatim 2013. Jika melihat semakin tingginya indeks pembangunan manusia (IPM), PDRB (Produk Domestic Regional Bruto), potensi ekonomi serta turunnya disparitas wilayah dan menurunnya tingkat pengangguran di Jatim.

“Tapi faktanya justru sebaliknya, Dispenda hanya mematok Rp 9,4 triliun yang seharusnya dapat didongkrak sampai 12,7 triliun. Untuk itu kami mempertanyakan kinerja Dispenda Jatim,” ujar politisi asal FPPPR DPRD Jatim, Selasa (25/9) kemarin.
Sebenarnya, lanjut Nizar, matok target PAD sebesar Rp 12,7 triliun tidaklah sulit. Asal Dispenda Jatim mau bekerja lebih keras untuk menggapai pendapatan, baik lewat pajak maupun retribusi. Apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi di Jatim menunjukkan angka kenaikan hingga 7,7 persen atau tertinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia .
Apalagi, trend pertumbuhan ekonomi di Jatim tahun 2012 bisa mencapai 10,5 persen. “Belum lagi pada RAPBD 2013 ada rencana, pusat kenaikan dana transfer daerah (perimbangan) yang tentunya berimbas pada PAD Jatim akan meningkat,” tegas vokalis Komisi D DPRD Jatim ini.

Di sisi lain dengan adanya sistem online yang diterapkan Dispenda Jatim seharusnya mampu meningkatkan pendapatan. Karenanya, Banggar DPRD Jatim terus akan mendorong agar realisasi PAD pada RAPBD 2013 bisa mencapai angka Rp 12,7 triliun.
Terkait dengan adanya tunggakan (piutang) dari pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar Rp 1,25 triliun, Nizar berharap dana tersebut dapat ditagih. Mengingat dalam UU No. 29 tahun 2010 yang berlaku efektif pada 2012 memungkinkan bagi Dispenda Jatim meminta kepada para penunggak melunasinya.
“Ini karena dalam UU tersebut jelas ada sanksi bagi mereka yang menunggak pajak,” ungkap polisi yang maju mencalonkan Bupati Bangkalan ini.

Seperti diketahui dalam naskah KUA/PPAS dalam RAPBD 2013 yang kini tengah dibahas Banggar DPRD Jatim, pendapatan ditetapkan sebesar Rp 11,824 triliun, dengan belanja Rp 12,004 triliun. Sedangkan target PAD dipatok sebesar Rp 9,4 triliun.
“Dalam RAPBD 2013 ada devisit sekitar Rp 180 miliar, dan itu wajar-wajar saja. Tapi yang perlu dipahami disini seharunya PAD ditingkatkan dengan melihat beberapa indikator, termasuk rencana pusat yang akan menaikkan DAU dan dana bagi hasil yang mencapai Rp 8,4 persen atau sekitar Rp 518,9 triliun,” pangkas Nizar.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved