Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dibubarkan, Berikut Rekom Pansus Pertambangan

 
17 Mei 2016


Setelah melalui beberapa pembahasan dan rapat baik dengan Pemprov Jatim dan beberapa kepala daerah. Panitia khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jatim akhirnya mengeluarkan rekomendasi untuk menata pertambangan di Jatim.

Ketua Pansus Pertambangan DPRD Jatim, Achmad Hadinuddin SPdI di DPRD Jatim, Selasa (17/5) mengatakan dengan dikeluarnya rekomendasi tersebut maka kerja pansus juga sudah selesai pada saat rapat paripurna pada Jumat (13/5) lalu.

Dengan adanya rekom dari pansus diharapkan Pemprov Jatim dapat menata kembali tambang dengan baik. Pansus dalam menjalankan tugas dan memberi rekomendasi ini sesuai UUD 1945, UU No 23 Thn 2014 tentang pemerintahan daerah serta UU No 4 Thn 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara.

Remomendasi Pansus Pertambangan:

1. Pemprov Jatim segera melakukan penguatan Koordinasi - Integrasi - Sinkronisasi - Simplifikasi (KISS) tata kelola (management process) pertambangan yang sejiwa dengan agenda adminstrative reform pemerintah.

KISS harus dilakukan dengan kementerian/lembaga di tingkat pusat secara terpadu dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun pemahaman yang utuh baik mengenai kebijakan, program, kegiatan dan prosedur birokrasi pertambangan.

2. Secara operasional Pemprov dan DPRD Jatim perlu melakukan prakarsa dengan pembentukan Forum Sinergitas Tambang Jatim sebagai sumbangsih Jatim untuk merumuskan formulasi desain pertambangan yang utuh secara nasional.
   
Forum ini dapat menjadi media komunikasi yang efektif antara Pemprov dan Pemkab/Pemkot di Jatim dalam hal merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan penyelesaian masalah-masalah teknis dalam rangka mendorong optimalisasi pertambangan yang berkelanjutan, sehingga menciptakan kesepahaman serta langkah tindak dalam mengelola pertambangan Jatim menjadi lebih baik.

3. Pemprov Jatim harus melakukan agenda reformasi administrasi di bidang pertambangan khususnya dalam prosedur perizinan, manajemen jaminan reklamasi, pengawasan, serta tata kelola jasa lingkungan untuk membangun pertambangan yang berbasis pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945.

4. Membentuk wadah yang melakukan pembinaan, semisal temu pelaku pertambangan, yang terdiri dari korporasi maupun rakyat penambang dengan langkah awal membentuk klaster percontohan di setiap kabupaten/kota yang kinerjanya terukur secara periodik.

Dengan temu pelaku pertambangan bisa membuat progress tingkat penataan pertambangan di Jatim maupun di kabupaten/kota dalam merespon sekaligus memberikan fasilitas yang solutif bagi kepentingan rakyat. (panca)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved