Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Diusulkan Mekanisme Hibah Agar Sekolah Tetap Gratis

 
22 Mei 2016

Kunjungan kerja (Kunker) dua hari Badan Anggaran DPRD Jatim ke Bali menghasilkan beberapa poin pembahasan. Salah satunya tentang mekanisme penganggaran jika nantinya pendidikan menengah (SMA dan SMK) benar benar diambil oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.

Bali dipilih menurut Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim karena Provinsi Bali dianggap sebagai provinsi yang paling siap dalam pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemkot / Pemkab ke Pemprov. Selain standar pendidikan di setiap daerah relatif merata, Bali tidak mendapati protes terhadap pengalihan kewenangan sebagaimana yang dialami Jawa Timur.

Anggota Banggar Agatha Retnosari ST yang turut serta mengatakan Bali dipilih karena beberapa alasan. Diantaranya jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPP) dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Bali jauh lebih baik daripada di Jatim. Disana pengelolaan dan kualitas pendidikan antar Kabupaten juga lumayan merata. "Antar Kabupaten tidak terlalu timpang," ungkap Agatha Retnosari.

Anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan ini memahami kekhawatiran pemerintah daerah seperti Kota Surabaya dan Kota Blitar yang bahkan sampai mengajukan judical review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Agatha, bisa saja kualitas penyelenggaraan pendidikan menengah akan menurun jika dialihkan ke Pemprov.

Namun, sekali lagi dia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Saya melihat pemerintah berusaha melakukan sinkronisasi wewenang, antara pusat, provinsi dan daerah," ujar anggota Komisi E itu.

Kerena itu, lanjut Agatha, diperlukan sebuah solusi agar daerah tetap bisa menjaga kualitas pendidikannya melalui sokongan dana APBD. Banggar DPRD Jatim sebenarnya telah melakukan sebuah simulasi anggaran dengan mekanisme hibah dari Pemkot/Pemkab ke Pemprov.

Nantinya Pemprov bisa saja tetap mempertahankan beberapa sekolah tetap gratis. Dengan catatan, kota / kabupaten tetap melakukan sokongan dana ke pusat/provinsi dengan akad hibah. Banggar masih akan menjajaki aturan yang bakal menaungi mekanisme tersebut. "Dalam waktu dekat, kami akan konsultansi ke Kemendikbud dan Kemenkeu," ujar Agus Maimun SE MHP, anggota Banggar yang lain dari Fraksi PAN. (sak)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved