Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pimpinan Dewan Anggap Wajar Defisit PAPBD 2016

 
27 Mei 2016

 

Pimpinan dewan menganggap turunnya dana PAPBD 2016 sebesar Rp 650 miliar sangat wajar. Pasalnya masih dalam proyeksi. Selain itu tahun ini banyak anggaran dari pusat yang diberikan ke Pemprov Jatim dikepras akibat target pajak yang ditetapkan tidak terealisasi.

Wakil Ketua DPRD Jatim Drs H Achmad Iskandar MSi menegaskan defisit anggaran yang terjadi PAPBD Jatim adalah hal biasa, karena itu masih menjadi proyeksi. Disisi lain, penerimaan Pemprov Jatim berupa DAU (Dana Alokasi Umum) dari pusat berkurang, karena target pajak tidak terelisasi. Dan yang paling penting dengan defisit tersebut menggambarkan jika program kerakyatan yang digagas Gubernur Jatim Soekarwo terealisasi masyarakat.

"Yang paling penting dalam defisit ini tidak sedikitpun mengurangi belanja kerakyatan. Karenanya dalam pembahasan PAPBD 2016 yang rencananya dilakukan setelah pengumuman BPK RI berupa WTP, pada 13 Juni nanti akan kita bahas defisit tersebut. Diantaranya dengan mengepras sejumlah program yang ada di beberapa SKPD yang tidak mendesak dan menjadi prioritas," tegas politisi Partai Demokrat ini, Kamis (26/6).

Apalagi, tambahnya saat ini APBD 2016 telah dibebani dana Pilgub Jatim yang mencapai Rp 200 miliar, tentunya hal ini juga sangat membebani APBD ditengah-tengah ekonomi yang lesu. Meski demikian dewan akan bekerja keras menutupi defisit ini dengan mengoptimalkan pendapatan.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi B DPRD Jatim H Moh Zainul Lutfi. Politisi PAN ini menegaskan wajar jika dalam proyeksi PAPBD 2016 ada defisit. Apalagi sekarang ini masih triwulan kedua, yang artinya masih ada waktu enam bulan menambah pendapatan.

"Kalau masalah proyeksi tidak ada masalah, kecuali kalau defisit keuangan itu sangatlah berbahaya. Disisi lain nantinya akan dilakukan efesiensi sejumlah SKPD ketika sudah saatnya pembahasan PAPBD 2016 oleh eksekutif dan legislatif," paparnya.

Lebih lanjut ditambahkan, sejak awal dewan mengetahui jika penerimaan pendapatan Pemprov Jatim dari pajak mengalami penurunan. Otomatis hal itu akan mempengaruhi DAU yang diberikan pusat ke Pemprov Jatim. Beban itu ditambah lagi dengan alokasi dana yang dibutuhkan untuk Pilgub Jatim 2018. (cty)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved