Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pembahasan Raperda Laporan PAPBD 2015 Layak Lanjut

 
01 Juni 2016

 

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim menyatakan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (PAPBD) 2015 Provinsi Jatim layak dilakukan pembahasan lanjutan sesuai mekanisme dan ketentuan tata tertib DPRD Jatim dan undang-undang yang berlaku.

"Sebelum dilanjutkan pembahasan kami meminta pemprov memenuhi beberapa syarat yaitu, pemprov harus menyampaikan dokumen resmi buku Perda tentang APBD 2015 pasca penyesuian evaluasi mendagri serta pergub, dan juga tentang penjabaran APBD Provinsi 2015 kepada DPRD," ujar anggota Banggar DPRD Jatim, Gatot Sutantra WM SH saat rapat paripurna di DPRD Jatim, Selasa (31/5).

Pihaknya juga menyampaikan untuk pembahasan pertanggungjawaban APBD 2015 akan dilakukan di komisi-komisi, dan Banggar ini, setelah adanya audit BPK. "Kami berharap laporan keuangan pertanggungjawaban APBD 2015 mendapatkan hasil positif dari BPK atau Wajar Tanpa Pengecualian," harapnya.

Ditambahkan, Banggar juga mengapresiasi dan mendukung laporan yang disajikan pemprov yaitu berbasis akrual, sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan APBD, namun pihaknya juga meminta pemprov ke depannya memperbaiki, yaitu realisasi pos belanja kedepan untuk melakukan upaya penyusunan belanja pegawai dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Sebelumnya, Gubernur Jatim H Soekarwo menyampaikan LPJ pelaksanaan APBD Jatim 2015 menggunakan basis akrual. Laporan basis akrual menindaklanjuti PP No 71 Thn 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Akrual mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari Cash Toward Acrual (CTA) menjadi akrual penuh.

Jika sebelum tahun anggaran 2015, LPJ pelaksanaan APBD disusun hanya empat jenis yakni Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), maka tahun 2015 ini menggunakan tujuh jenis laporan. Ditambah Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Neraca Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). (pca)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved