Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Soal Anggaran SMA/SMK, Banggar Koordinasi ke Menkeu

 
06 Juni 2016

 

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim terus mematangkan rencana pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke Pemprov Jatim mulai tahun 2017. Terkait anggaran, Banggar bakal berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Pendikan dan Kebudayaan terkait persiapan tersebut.

Anggota Banggar DPRD Jatim, Agus Maimun SE MHP menegaskan agar permasalahan pelimpahan pengelolaan SMA/SMK tidak bermasalah per 2017 mendatang, maka perlu diluruskan terkait anggarannya. Mengingat pelimpahan tidak sekedar pada pengelolaanya saja. Tapi juga untuk tenaga pengajar khususnya pada tenaga honorer yang nantinya menjadi tanggungjawab Pemprov Jatim. Sementara, APBD Jatim belum tentu mencukupi hal itu.

"Kami butuh skema pembiayaan yang jelas berikut aturannya, maka kami akan menghadap ke Menkeu. Sementara dengan Mendiknas hanya bersikap tekhnis saja," tegas anggota Komisi B ini.

Anggota dewan asal daerah pemilihan Tuban dan Bojonegoro ini mengungkapkan, dalam pelimpahan pengelolaan ini sesuai UU 23 Thn 2014 harus dilakukan secara hati-hati. Dimana yang dulunya SMA/SMK gratis seperti di Surabaya, Blitar dan Bojonegoro saat diserahkan ke Pemprov Jatim tetap gratis.

Namun demikian saat pindah kelola tentunya Pemprov Jatim tidak hanya menggratiskan tiga wilayah tersebut, tapi bagaimana semua SMA/SMK di Jatim bisa gratis. Berikut sekolah yang ada di pelosok juga mendapat perhatian, mulai sarana, prasarana maupun tenaga pengajar.

"Tahun depan beban anggaran yang ditanggung Pemprov Jatim sangatlah besar, apalagi ada agenda Pilgub Jatim. Karena itu butuh dukungan dana APBN," tandas anggota Fraksi PAN ini. (sak)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved