Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Skema Anggaran Pendidikan SMA/SMK Masih Buram

 
09 Juni 2016

 

Pembagian kewenangan pendidikan SMA/SMK kepada provinis masih ada yang mengganjal. Terutama masalah pendanaan. Berdasar RAPBD Jatim 2016, anggaran untuk urusan wajib pendidika dipatok hanya 2,04 persen dari APBD Jatim Rp 22 triliun atau sekitar Rp 400 miliar. Jumlah tersebut diperkirakan tidak mencukupi jika nantinya pengelolaan pendidikan SMA/SMK beralih ke provinsi. Hingga kini skema anggaran belum dirumuskan DPRD Jatim.

Sebenarnya, peralihan kewenangan diketahui sejak 2014 saat UU No 23 Thn 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Namun, APBD Jatim 2016 ternyata masih memberikan porsi kecil untuk urusan pendidikan. Jumlah tersebut sangat kecil dibandingkan alokasi anggaran pendidikan Kota Surabaya yang mencapai 31 persen atau sekitar Rp 2 triliun.

Anggota Komisi E DPRD Jatim dr Benjamin Kristianto MARS mengungkapkan bahwa Badan Anggaran (Banggar) masih belum memiliki skema anggaran untuk pengelolaan pendidikan menengah. Namun, dia mengatakan akan ada penambahan anggaran untuk pendidikan pada pembahasan RAPBD 2017.


”Sementara ini masih 2,04 persen, tapi nanti pasti ada revisi,” ungkapnya. Penambahan anggaran tersebut juga dimungkinkan ketika pembahasan perubahan APBD 2016.”Bisa kita usulkan nanti,” katanya.

Namun yang jelas, tutur Benjamin, untuk memudahkan peralihan pengelolaan, pada akhir 2017 anggaran pengelolaan pendidikan menengah akan ditanggung bersama dua pihak, yaitu pemerintah kota/kabupaten serta Pemprov Jatim. Namun, belum jelas bagaimana membagi anggaran penglolaan tersebut. ”Yang mengerti tentang itu ya SKPD-nya,” jelasnya.

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, peralihan pengelolaan akan dilakukan secara bertahap. Termasuk yang berkaitan dengan anggaran operaisonal. Namun, hingga peralihan beres, operasional masih menjadi kewajiban pemerintah daerah. ”Selama ini operasional pendidikan ditanggung kota dan kabupaten. Nanti secara bertahap bergeser ke provinsi," jelasnya. (brd)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved