Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pimpinan DPRD Minta Raperda DAS Tidak Berbenturan Dengan Aturan Pusat

 
28 Juni 2016

Pimpinan DPRD Minta Raperda DAS Tidak Berbenturan Dengan Aturan Pusat

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta agar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Daerah Aliran Sungai (DAS) tidak berbenturan dengan peraturan pemerintah pusat.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Tjujuk Sunario ditemui usai paripurna di DPRD Jatim, senin (27/6) mengatakan dalam naskah akademik secara berulang disampaikan yang menjadi latar belakang penyusunan raperda adalah masalah yang terjadi di wilayah Sungai Bengawan Solo dan Wilayah Sungai Brantas. “Padahal kedua wilayah sungai tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana diatur dlam keputusan presiden nomor 12 tahun 2012,” terang Tutjuk.

Menurutnya, kedua wilayah sungai tersebut dilelola PT Jasa Tirta yang merupakan BUMN. Sehingga, kurang
tepat apabila permasalahan yang menjadi latar belakang penyusunan raperda adalah DAS yang bukan kewenangan pemerintah provinsi Jawa
Timur.

"Oleh karena itu pihaknya meminta kepada pihak pembahas yaitu Komisi D agar memperbaiki naskah akedemiknya lebih dahulu, agar kedepan perda ini tidak berbentur dengan peraturan pusat, serta juga perda DAS ini tidak sia - sia,"ujarnya.

Ia menyampaikan, berdasarkan keputusan presiden dan peraturan menteri,  wilayah sungai yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah wilayah Sungai Madura-Bawean, wilayah sungai Welang-Rejoso, wilayah Sungai Bondoyudo-Badadung, wilayah sungai Pekalen dan wilayah Sungai Baru- Bajulmati.

“Semestinya lima wilayah sungai itu yang menjadi latar belakang dan alasan disusunya raperda tentang pengelolaan wilayah sungai,” terangnya.

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved