Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

FPD Tetap Berkeyakinan dan Mendukung Penuh Proyek Umbulan

 
11 Juli 2016

FPD Tetap Berkeyakinan dan Mendukung Penuh Proyek Umbulan

Meski hampir sebagian besar fraksi di DPRD Jatim masih menunggu LO (Legal Opinion) dari Kejaksaan terkait proyek Umbulan, namun Fraksi Demokrat lebih memilih untuk menerima. Pasalnya, seluruh prosedur sudah dilalui oleh eksekutif, termasuk berkoordinasi dengan Kementrian PU Bina Marga yang menyatakan seluruh proses tender. Sudah melalui aturan yang ada.
    Penasehat Fraksi Demokrat Jatim, Achmad Iskandar menegaskan sejak awal FPD tidak mempermasalahkan soal proyek Umbulan, karena pelaksanaan tendernya hingga untuk persetujuan proyek Kerjasama Swasta Pmerintah Sistem Pengendalian Air Minum (KSP-SPAM) Umbulan tidak ada masalah semuanya sudah sesuai aturan yang ada.
     "Sejak awal FPD sudah sesuai dengan pendirian awal. Yaitu menyetujui pelaksanaan poyek Umbulan untuk segera dikerjakan. Karenanya, kami tidak perlu lagi menunggu LO dari kejaksaan seperti yang dilakukan delapan fraksi yang lain di DPRD Jatim,"tegas pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini, Senin (11/7).
    Seperti diketahui, meski  masa perpanjangan persetujuan proyek Kerjasama Swasta Pmerintah Sistem Pengendalian Air Minum (KSP-SPAM) Umbulan berakhir tanggal 30 Juni 2016 lalu, namun delapan fraksi dari sembilan fraksi di DPRD Jawa Timur yang mengusulkan perpanjangan dipastikan belum membuat sikap apa-apa.
    Menurut  Wakil Ketua DPRD Jatim, Kusnadi  sikap dewan terhadap Proyek SPAM-Umbulan pada dasarnya tidak menolak atau menyetujui. Namun, DPRD ingin ada kepastian hukum sebelum ikut menandatangani persetujuan proyek investasi air bersih yang akan mengalir dari Pasuruan, Sidoarjo, Surabaya dan Gresik itu. “Kami semua masih menunggu Legal Opinion (LO) dari Kejaksaan Agung,” terang Kusnadi, Minggu (10/7).
    Jika legal opinion dari kejaksaan sebagai pengacara Negara ini sudah keluar, maka DPRD akan sesegera mungkin untuk melakukan penandatanganan. “Begitu LO dari kejaksaan keluar, hari itu juga dewan akan menggelar rapat banmus dan segera menyiapkan paripurna persetujuan proyek umbulan,” terang Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.
    Namun, jika LO yang saat ini sudah diajukan oleh tim Umbulan Pemprov Jawa Timur itu tidak kunjung keluar, maka DPRD belum berani mengambil sikap apapun. Kusnadi buru-buru menjelaskan, jika sikap DPRD Jatim ini bukan dalam rangka menghalang-halangi proyek umbulan untuk segera dikerjakan oleh Investor. “Kami tidak ingin proyek yang sebagian biayanya ditopang uang Negara itu menjadi bermasalah dikemudian hari,” tegasnya.
    Bagi DPRD Jatim, proyek SPAM Umbulan dengan menggunakan system kerjasama swasta pemerintah adalah baru pertama kalinya dilakukan. Sehingga belum ada acuan hukum yang bisa dijadikan landasan.
     Kusnadi juga memastikan persoalan kesepakatan kerjasama Pemprov dengan kabupaten/kota Pasuruan sudah tidak ada masalah. Termasuk permintaan Kabupaten Pasuruan agar dibangun system jaringan pipa di 7 kecamatan yang selama ini dilanda kekeringan. “Sudah disepakati, jika untuk membangun jaringan pipanisasi untuk kabupaten pasuruan yang membutuhkan dana Rp sekitar 200 miliar dilakukan sharing antara pusat, pemprov dan pemkab,” paparnya.

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved