Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Setuju Pencabutan 4 Perda

 
12 Juli 2016

DPRD Jatim Setuju Pencabutan 4 Perda

Sebanyak empat peraturan daerah akhirnya dicabut. Pencabutan perda terungkap dalam paripurna DPRD Jatim, kamis (30/6). Ada Sembilan fraksi di DPRD jawa timur yang menyetujui pencabutan juru bicara fraksi PKB jatim, Khozanah hidayati di paripurna DPRD jatim, kamis (30/6) mengatakan, fraksi PKB menyetujui adanya pencabutan empat perda tersebut berbenturan dengan aturan pemerintah pusat. Namun sebelum itu fraksi memberikan beberapa catatan terhadap pencabutan tersebut.

Pertama yaitu catatannya prinsip dasar dari setiap penyusunan peraturan perundang-undangan adalah koherensi dan konsistensi setiap peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundangan diatasnya. Oleh karena itu, apabila terdapat peraturan daerah  yang telah kadaluarsa atau out of date, maka yang harus dilakukan adalah melakukan perubahan untuk menyesuaikan dengan peraturan yang diatasnya. “pemprov dan DPRD jatim agar proaktif mengiventarisir berbagai perda lain yang tidak relevan atau berbenturan dengan aturan pusat,” ujarnya. Adapun empat perda yang dicabut tersebut, yakni perda No.11/2003 tentang pengujian tipe sertifikasi spesifikasi teknis kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan.

Kedua, perda No. 1/2008 tentang perubahan atas perda No 11/2003 tentang pengujian tipe, sertifikasi spesifikasi teknis kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, yang dicabut karena berdasarkan UU No 23/2014 dan PP No 55/2012 tentang kendaraan. Kewenangan uji tipe maupun uji kala kendaraan bermotor merupakan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kemudian perda No 4/2008 tentang sistem jaminan kesehatan daerah jawa timur. Keempat, perda No 7/2008 tentang urusan pemerintah provinsi jatim, dicabut alasanya berbenturan atau telah diterbitkan UU 23/2015 telah terjadi perubahan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Gubernur Jatim, H Soekarwo menyambut positif pencabutan empat perda tersebut karena perda empat tersebut berbenturan dengan aturan pemerintah pusat.” Ke empat perda tersebut juga tidak membawa dampak yang signifikan bagi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi jawa timur, karena materi yang diatur dalam perda dimaksud bukan lagi kewenangan pemerintah provinsi jawa timur,” ujarnya.

Ia mencontohkan seperti perda tentang sistem jaminan kesehatan daerah di jatim, karena berdasarkan UU No 24/2011 tentang BPJS, sistem jaminan sosial ini harus dilakukan secara nasional, sehingga semua bentuk penyelenggaraan sistem jaminan sosial diselenggarakan secara nasional oleh BPJS termasuk jaminan kesehatan.

Sedangkan untuk menjamin pelayanan kesehatan anggota masyarakat yang belum dijamin oleh BPJS pemerintah provinsi jawa timur sudah mempunyai dasar yaitu peraturan daerah No 1/2016 tentang sistem kesehatan provinsi dan perda No 2/2016 tentang upaya kesehatan.

Ia juga menambahkan pencabutan empat perda sekaligus sebagai dukungan atas kebijakan pemerintah pusat yang melakukakan evaluasi terhadap perda-perda yang dinilai menganggu iklim investasi, dan memperpanjang birokrasi untuk segera dilakukan pencabutan atau perubahan, sebagaimana instruksi Mendagri No 582/476/sj tentang pencabutan/perubahan peraturan daerah, peraturan kepala daerah yang menghambat Birokrasi dan perizinan Investasi.

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved