Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Buruh Ancam Tolak Raperda Ketenagakerjaan

 
07 Agustus 2016

Buruh Ancam Tolak Raperda Ketenagakerjaan

Buruh Jawa Timur Dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) surabaya ancam menolak Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan ketenagakerjaan Jawa Timur. Penolakan ini, dilakukan karena produk hukum buatan DPRD Jatim dan Pemprov Jatim tersebut lebih pro pengusaha dan Tenaga Kerja Asing (TKA) Abdul Wahid Habibullah dari LBH menjelaskan, 40% kasus yang mauk ke LBH adalah kasus buruh  yang bersumber dari regulasi atau aturan yang masih bermasalah dan buruknya penegakan hukum.” Sebenarnya kami banyak berharap raperda ini menjadi solusi bagi hubungan pengusaha dan tenaga kerja local. Namun draf raperdanya malah lebih berpihak kepada pengushaa bahkan TKA,”terang dia.

Jika draf akhir ini dipaksakan disahkan dan diundangkan, lanjut Abdul Wahid Habibullah  maka posisi buruh akan semakin terekploitasi dan termarjinal.” Raperda menjadi tidak protektif berpotensi melegetimasi pelanggaran HAM dan kontraproduktif dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” tambah dia.

Yang mengejutkan, penyusunan raperda ketenaga kerja jawa timur ini, juga melalui studi banding hingga ke amerika. Namun, draf raperda yang awalnya inisiatif pemerintah provinsi namun isinya justru menghilangkan pasal – pasal menyangkut perlindungan pekerja yang menjadi aspirasi pekerja umum.

Bahkan muncul kesan, pembahasan Raperda perlindungan ketenagakerja jilid I hingga 4 secara tertutup dan sembunyi-sembunyi oleh komisi E DPRD Jatim dan Baperda melibatkan pakar dari unair. Universitas Narotama dan Ubaya yang menghasilkan 15 bab dari 81 pasal yang isinya juga menghilangkan subtansi krusial menyangkut  perlindungan dan kesejahteraan.

Pada kesempatan yang sama, koordinator aliansi buruh jatim Jamaluddin menambahkan, Raperda Perlindungan Ketenagakerjaan lebih berwatak kapitalis bergeser raperda perlindungan pengusaha dan Tenaga Kerja Asing (TKA). Menurut Jamaluddin Raperda tersebut tidak mengatur secara ketat pembatasan, larangan dan sanksi terhadap pelanggaran Tenaga Kerja Asing (TKA).” Termasuk melanggengkan upah murah terhadap pekerja jawa timur dan Raperda tidak mengatur kewajiban pemberi kerja memberikan skema upah layak dalam bentuk skala upah yang proporsional untuk pekerja yang bermasa kerja lebih dari satu tahun dan sudah berkeluarga,” terang Jamaluddin.

Bahkan, Jamaluddin melihat potensi praktek perbudakan modern dengan pengaturan yang longgar mengenai system magang, kontrak, outsourcing, pemborongan dan pekerja lepas.

 

 

 

 

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved