Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Anggaran Dikepras Hingga 34%, Capaian RPJMD Terancam Gagal

 
11 Agustus 2016

Anggaran Dikepras Hingga 34%, Capaian RPJMD Terancam Gagal

Rencana pengeprasan anggaran di tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim sekitar 3 persen hingga 34 persen nampaknya akan menjadi ancaman terhadap capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana pemangkasan tersebut terungkap ketika pembacaan nota keuangan tentang rancangan Perubahan-APBD 2016 oleh Gubernur Soekarwo dalam sidang paripurna Selasa (9/8)

“Bahaya lho ini, karena target pencapaian pembangunan Jatim sesuai RPJMD dan RPJP bisa nggak tercapai," tegas Anggota Fraksi PAN DPRD Jatim, Basuki Babussalam, Kamis (11/8/2016).
Gubernur harus diingatkan kembali pada visi besar membangun Jatim sesuai dengan RPJMD dan RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Untuk itu, dewan akan mengurainya kembali melalui Banggar (Badan Anggaran), serta pembahasan di komisi-komisi agar ditata ulang.  “Kita tidak serta merta langsung menyetujui, kita onceki dulu,” ujarnya.

Perlu diketahui, dalam belanja daerah dari hampir semua anggaran yang sifatnya pelayanan, termasuk pendidikan dan pembangunan fasilitas publik, dikurangi secara drastis. Urusan wajib pun seperti pendidikan juga dikurangi.

Kalangan DPRD Jawa Timur menilai pengurangan ini terlalu banyak. Sedangkan urusan-urusan tidak seberapa penting justru ditambah. Paling mencolok adalah tambahan anggaran di Biro Kerjasama dari Rp 12 M menjadi Rp 22 M atau 75%. Padahal Biro Kerjasama sama sekali tidak terkait dengan kepentingan pelayakan kepada masyarakat. “Ini menjadi catatan kalau usulan gubernur mengejutkan kami yang di dewan," tutur Anggota Fraksi PAN, Basuki Babussalam, kemarin.

Mencermati pengantar nota keuangan, dalam poin belanja daerah urusan wajib, anggaran pendidikan untuk Dinas Pendidikan yang semula dianggarkan Rp 300,3 miliar berubah menjadi Rp 268,4 miliar atau berkurang Rp 31,8 miliar. Untuk pekerjaan umum, semula dianggarkan Rp 1,2 triliun berubah menjadi Rp 1,1 triliun atau berkurang Rp 125,8 miliar yang digunakan untuk tiga dinas. Rinciannya, Dinas PU Bina Marga yang semula dianggarkan Rp 807,8 miliar menjadi Rp 744,7 miliar atau berkurang Rp 63,6 miliar.

Dinas PU Pengairan yang semula dianggarkan Rp 269,2 miliar menjadi Rp 231,4 miliar atau berkurang Rp 37,7 miliar. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang yang semula dianggarkan Rp 183,1 miliar berubah menjadi Rp 158,9 miliar atau berkurang Rp 25,4 miliar. Pun demikian dengan Dinas Sosial yang semula dianggarkan Rp 226,5 miliar berubah menjadi Rp 207,9 miliar atau berkurang Rp 18,6 miliar.

Kemudian pada urusan pilihan, juga hampir semuanya di drop jauh. Seperti Dinas Pertanian yang dikurangi hingga Rp 34,6 miliar, Dinas Perkebunan dikepras Rp 15, 7 miliar dan Dinas Peternakan dikurangi Rp 22,7 miliar.

"Bisa kita bayangkan bagaimana mekanisme persetujuannya nanti, saya menjadi agak tertegun jika kita tak melakukan dialog apapun terkait hal ini," kata Basuki Babussalam.
Basuki memahami pembahasan akan berjalan normatif, karena itu dia meminta agar dialog dibangun dalam konteks lebih luas untuk memberikan ruang guna penyadaran pada para pimpinan fraksi, komisi serta dewan.

Basuki meminta agar nota keuangan ini menjadi renungan bersama anggota dewan, apalagi masih awal dari rangkaian pembahasan P-APBD. Memang, perubahan terjadi lantaran kondisi ekonomi makro yang tak menguntungkan dan berujung defisit.

 "Cuma membaca peta yang disampaikan gubernur mana yang dikurangi mana yang ditambah, catatannya menjadi panjang dan menjadi ruang dialektika antara eksekutif dan legislatif dalam rangka memutuskan itu semua," tambahnya. (

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved