Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Komisi B Anggap kebijakan Pemerintah Naikkan Harga Rokok 50 Ribu Ngawur

 
24 Agustus 2016

Komisi B Anggap kebijakan Pemerintah Naikkan Harga Rokok 50 Ribu Ngawur

Wacana kebijakan Pemerintah pusat yang akan menaikkan harga rokok Rp 50 ribu /pak dianggap kebijakan yang tak masuk akal alias ngawur, sehingga hal ini mendapat sorotan tajam di semua kalangan masyarakat ,tak terkecuali para wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim.

Menurut Moch Zainul Lutfi Anggota Komisi B DPRD Jatim yang membidang Perekonomian menyampaikan, seharusnya pemerintah memikirkan secara serius jika harga rokok di naikkan menjadi Rp.50 ribu, sebab ini akan mengakibatkan pemicuh kerawanan sosial diantaranya akan naiknya tingkat pengangguran sampai berdampak penjualan rokok illegal.

“ Sah-sah saja Pemerintah menaikkan harga rokok, namun yang perlu diperhatikan dampak dan solusinya, dan perlu dipikirkan dampak sosial yang akan timbul di masyarakat,” tegas Zainul Lutfi saat di temui di ruang kerjanya, Rabu ( 24/8).

Politisi asal Fraksi PAN DPRD Jatim ini juga mengingatkan bahwa di perusahaan rokok terdapat puluhan ribu kepala keluarga yang harus menghidupi keluarganya, begitu pula para petani tembakau yang ada di wilayah pedesaan haruslahdipikirkan keberlangsungan hidupnya.

“ Akibat rokok naik hingga Rp 50 ribu justru menimbulkan kerawanan sosial, yang mana angka pengangguran semakin bertambah dan angka kriminalitas semakin meningkat, dan ini Pemerintah dirasa sangat ngawur ,” tegas mantan Ketua pansus lapindo kala itu.

Pria kelahiran Sidoarjo ini menegaskan seharusnya dalam mengambil sebuah kebijakan ,Pemerintah harus mensosialisasikan program tersebut terlebih dahulu yakni antara tiga sampai empat tahun. Karena itu pihaknya Komisi B DPRD Jatim menolak keras wacana pemerintah menaikkan harga rokok yang tak masuk akal alias ngawur.

 

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved