Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

PEMPROV Wacanakan Terbitkan Obligasi

 
07 September 2016

PEMPROV Wacanakan Terbitkan Obligasi

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mewancanakan menerbitkan obligasi (Surat Utang) untuk alternative mencari sumber pembiayaan pembangunan daerah jika kondisi perekonomian daerah tak kunjung membaik, akibat krisis ekonomi yang melanda berbagai belahan dunia termasuk Indonesia.” Kalau penerimaan Negara dan APBD terus menurun, tapi nilai pembangunan daerah jangan sampai ikut turun. Ke depan saya akan tawarkan solusi alternative pembiayaan pembangunan dengan cara Public Privat Pamership (PPP) seperti proyek umbulan, SMI dari menteri keuangan maupun obligasi serta alternative yang lain,” ujar Soekarwo saat dikonfirmasi rabu (31/8) kemarin.

Kendati demikian, pak de karwo sapaan akrab Soekarwo mengaku optimistis penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) selama 4 bulan kedepan sebesar Rp 302 miliar akibat penerimaan Negara turun tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kinerja pembangunan maupun gaji PNS di lingkungan pemprov jatim.” Saya optimis gaji PNS tidak akan tertunda karena sudah ada sumber dana alternative yaitu dari kenaikan PAD yang bersumber dari PBBKB ( pajak bahan bakar kendaraan bermotor) karena diperkirakan  harga minyak naik. Dan dari silpa lelang pengadaan barang dan jasa yang diperkirakan mencapai 5,5%  atau setara dengan Rp 94,5 miliar,” ungkapnya.

Menurut Soekarwo,kedua dana tersebut harus mendapat persetujuan dari DPRD Jatim sebelum digunakan. Karena itu,pihaknya akan menyurati DPRD supaya begitu nanti terjadi kenaikan PAD dan dana silpa lelang bisa langsung digunakan.” Dalam waktu dekat, saya akan segera surati DPRD Jatim,” dalihnya.

Persoalan penundaan DAU yang berdampak langsung pada 19 kabupaten/kota di jatim juga mendapat perhatian serius gubernur jatim. Bahkan dia berinisiatif segera mengumpulkan dan mengiventarisir permasalahan yang dihadapi masing -  masing daerah.” Kita akan lakukan advokasi dan mendorong segera mencari solusi,” terang pak de karwo.

Sementara itu, Anggota Fraksi Partai Nasdem Hanura, Moh Eksan mengaku mengapresiasi adanya penerbitan obilagisi yang diwacanakan pak de karwo untuk alternative sumber pembiayaan pembangunan daerah.” Itu wacana brilliant yang perlu di dukung dewan, sebab pak de karwo sudah berpengalaman dalam persoalan menajemen keuangan pemerintahan,” ujar politisi asal partai nasdem.

Ia juga optimistis, penerbitan obligasibisa membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan khususnya insfrastuktur. Sedangkan keuangan pemerintah bisa difokuskan untuk urusan wajib seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat.” Saya berharap wacana itu sudah bisa diterapkan dalam penyusunan R- APBD Jatim 2017 mendatang," pungkas Eksan.

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved