Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Paripurna Pengesaha Raperda PSPD Dipastikan Memanas

 
25 September 2016

Paripurna Pengesaha Raperda PSPD Dipastikan Memanas

Paripurna dengan agenda tentang pengesahan Raperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) yang digelar hari ini (Senin 26/9) disinyalir akan memanas. Pasalnya, sembilan fraksi yang ada di DPRD Jatim berbeda pandangan dan putusan setelah meminta dekresi dari Mendagri beberapa waktu lalu.

Ketua Fraksi Gerindra Jatim, Abdul Halim misalnya menegaskan jika Mendagri hanya mengabulkan satu tuntutan terkait dengan posisi Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura yang berpisah dengan Ketahanan Pangan. Bahkan saat itu mendagri memberikan kebebasan Pemprov Jatim untuk membentuk Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan.

"Bahkan waktu itu Mendagri mengaku sebelumnya pihaknya mengundang lima gubernur untuk dimintai pertimbangan dalam pelaksanaan PSPD dan Gubernur Jatim mengusulkan untuk Dinas Tanaman Holtikultura dijadikan satu dengan Tanaman Pangan. Namun karena kami melihat antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tupoksinya berbeda, maka Mendagri mempersilahkan kita untuk memisahkan dua institusi tersebut,"ungkap pria yang juga Anggota Komisi D DPRD Jatim ini, Minggu (25/9).

Sementara itu, FPDIP lewat Ketuanya Sri Untari mengaku jika saat itu Mendagri tidak memberikan deskresi kepada Pemprov Jatim. Memang waktu itu sempat dipersoalkan posisi Dispenda menjadi Badan, posisi Bappeda yang hanya empat bidang termasuk soal Dinas Pertanian. Ternyata dari tiga permasalahan yang dikabulkan hanya Dinas pertanian dengan alasan Jatim merupakan penopang pangan nasional hendaknya menjadi dinas dan itu dikabulkan oleh Mendagri.

"Dari hasil konsultasi ini, maka kami memutuskan Dinas Pertanian ditambah Tanaman Pangan dan Holtikultura serta Ketahanan Pangan menjadi satu dinas, karena keduanya jadi penopang terhadap Dinas Pertanian meski sebelumnya dinas pertanian menjadi urusan pilihan,"lanjutnya.

Begitupula dengan FPKS keputusannya hampir sama dengan PDIP. Lewat Ketuanya, Yusuf Rohana menegaskan alasan Ketahanan Pangan dijadikan satu dengan Dinas Pertanian meski pada dasarnya Ketahanan Pangan menjadi urusan wajib dikarenakan 40persen lahan yang ada di Jatim merupakan lahan pertanian dan Jatim menjadi penopang pangan nasional sehingga Dinas Pertanian dimajukan jadi Dinas daripada Ketahanan Pangan.

"Memang saya akui hanya di Jatim saja yang memiliki Dinas Pertanian. Tapi semuanya sudah melalui konsultasi ke Mendagri,"paparnya.

Sedang Ketua FPAN Jatim, Malik Efendy mengaku untuk masalah Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan berdiri sendiri-sendiri diserahkan sepenuhnya ke Pemprov Jatim. Karenanya sepenuhnya hal ini menjadi kesepakatan bersama dengan melihat tingkat urgensinya. "Makanya sebelum rapat paripurna, kita ketua fraksi, pimpinan dewn dan eksekutif melakukan pertemuan bersama dan mecari kesepakatan. Karenanya, setelah ini tidak ada lagi pembahasan. Sebaliknya kita lanjut dengan pembahasan KUA PPAS RAPBD 2017,"aku politisi asal Madu

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved