Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Gubernur Anggap Persoalan PSPD Dilingkup Pemprov Jatim Sudah Selesai

 
26 September 2016

Gubernur Anggap Persoalan PSPD Dilingkup Pemprov Jatim Sudah Selesai

Tarik ulur terkait soal perampingan struktur perangkat daerah dilingkup Pemprov Jatim sudah selesai seiring dengan pengesahan Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) Jatim, Senin (26/9). Otomatis Tanaman Pangan dan Holtikultura yang sebelumnya berdiri sendiri dengan Badan Ketahanan Pangan kini dijadikan satu menjadi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bappeda menjadi empat bidang dan Dispenda menjadi Badan.

Gubernur Jatim, Soekarwo menegaskan jika pembahasan soal Raperda PSPD sudah selesai, kini lebih fokus pada pembahasan KUA PPAS RAPBD 2017. Adapun alasan Tanaman Pangan Holtikultura digantikan dengan Dinas Pertanian yang digabung dengan Ketahanan Pangan dikarenakan 40 persen Jatim sebagai penopang pangan secara nasional sementara ketahanan pangan hanya bersifat administratif.

"Meski posisi Ketahanan Pangan menjadi urusan wajib, namun karena posisi Jatim sebagai penopang pangan nasional selain sandang dan papan, ternyata hal itu disetujui oleh Mendagri. Begitupula dengan Badan dan Dinas Pendapatan kerjanya tidak berbeda. Disini Badab Pendapatan nantinya kerja hanya mengumpulkan dari semua UPT-UPT yang tersebar di Jatim,"tegas Pakde Karwo-panggilan Soekarwo yang ditemui usai paripurna, Senin (26/9).

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Fredy Purnomo menegaskan selama ini Komisi A dalam menyikapi masalah PSPD sudah sesuai tupoksinya. Pihaknya juga telah mengikuti UU 23/2014 dan PP 18/2016, terkait keberadaan urusan wajib dan pilihan untuk dinas. Kalaupun ada kejadian seperti ini itu diluar kewenangannya.

"Yang pasti kami sudah bekerja sesuai UU dan PP serta taat azas. Kalau kemudian muncul Ketahanan Pangan digabung dengan Dinas Pertanian itu sudah kewenangan Ketua Fraksi, Pimpinan Dewan serta eksekutif. Tapi yang jelas Ketahanan Pangan masuk dalam urusan wajib yang seharunya berdiri sendiri, sementara Dinas Pertanian adalah urusan pilihan."paparnya.

Sementara itu, tegas Wakil Ketua DPRD Jatim, Kusnadi jika kebijakan Mendagri menggabung Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan karena hal ini merupakan usulan Pemprov Jatim melalui Gubernur jatim yang saat itu diundang oleh Mendagri dari lima gubernur lainnya untuk dimintai masukan. "Yang jelas penggabungan tersebut berasal dari Gubernm dan Mendagri menyetujuinya,"papar politikus asal PDIP ini.

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved