Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Seluruh Praksi DPRD Jatim Setuju Raperda PSPD Provinsi Jawa Timur

 
28 September 2016

Seluruh Praksi DPRD Jatim Setuju Raperda PSPD Provinsi Jawa Timur

Seluruh Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menghadiri Rapat Paripurna Lanjutan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2016 DPRD Provinsi Jatim mengambil sikap setuju terhadap Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PSPD) Provinsi Jatim.

Fraksi tersebut yakni Demokrat, PDI Perjuangan, Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Nasdem Hanura,  dan Partai Persatuan Pembangunan

Seperti halnya pendapat akhir Praksi PKS yang diwakili Hamy Wahyunianto yang secara tegas menyetujui Raperda PSPD Provinsi Jawa Timur. “Dengan Raperda ini diharapkan bisa terbentuk susunan perangkat daerah yang porposional untuk menjalankan roda pemerintahan,” katanya saat Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (26/9).

Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Soekarwo usai sidang paripurna mengatakan, ada tiga jenis Sistem Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan menunjang pemerintahan, pertama yang berfungsi mengurus pelayanan dasar, pendidikan kesehatan dan fungsi sosial. Yang kedua SKPD yang bisa menghasilkan sesuatu untuk kesejahteraan masyarakat, dan yang ketiga SKPD yang mengurusi masyarakat tidak mampu atau rumah tangga miskin.     

Menurut Pakde Karwo, organisasi adalah alat untuk menghadapi tantangan kedepan, jika ada SKPD yang dianggap ‘gemuk’ itu merupakan bagian regulasi untuk mengatur pemerintahan, khususnya yang menyangkut bidang ekonomi dan sosial. “Yang ngurusi bidang sosial harus tetap ada, termasuk bidang pendidikan dan kesehatan. Yang bisa stimulus pembiayaannya adalah bidang pertanian dan peternakan,” tutur Pakde Karwo.

Lebih lanjut dikatakan Pakde, nantinya ada dua SKPD yang akan digabung yakni Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan. Sedangkan Dinas Pendapatan Daerah akan jadi badan, hal ini menurut Pakde sudah melalui persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sehingga Pemprov nantinya tinggal membentuk UPT penunjang. “Jatim merupakan daerah lumbung pangan nasional, tahun ini padi kita surplus 5,1 juta ton. Jumlah ini bisa menghidupi 46 juta orang,”terang Pakde.  Jika negara kekurangan pangan maka roda pembangunan tidak bisa berjalan baik termasuk ketenangan politik. Karena itu Pakde berharap, SKPD yang dianggap ‘gemuk’ jangan dinilai sebagai pemborosan anggaran karena SKPD berfungsi bukan mencari keuntungan tetapi menjalankan pemerintahan. Pakde menilai dalam menjalankan pemerintahan SKPD tidak bisa terlalu ramping, tetapi semua disesuaikan kebutuhan. “Syarat negara untuk dapat menjalankan pembangunan adalah jika ditunjang sandang, pangan, dan papan. Karena itu Pemprov Jatim tetap mengutamakan sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan,” tuturnya.

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved