Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Raperda Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dikebut

 
18 Juli 2013

Suara Indrapura : Rancangan Peraturan Daerah (raperda) bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Jatim terus dimatangkan Komisi A DPRD Jatim.

Untuk itu, Komisi A melakukan public hearing dengan pakar hukum, profesional dan lembaga dinas, lawyer (praktisi hukum) untuk minta masukan sebelum raperda inisiatif dewan tersebut disahkan.

 

Ketua Komisi A DPRD Jatim, Sabron Djamil Pasaribu menegaskan public hearing digelar untuk mencari masukan terkait usulan raperda bantuan hukum. Di mana, pemerintah provinsi dan dewan melakukan pengawalan terhadap persoalan hukum yang menimpa masyarakat miskin (wong cilik) di Jatim.

Karena selama ini, masyarakat miskin selalu menjadi korban akibat ketidaktahuan hukum serta tidak adanya dana untuk menyewa seorang pengacara.

"Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum. Harus ada pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Tak terkecuali dengan masyarakat miskin yang selama mi buta akan hukum,” jelas Sabron.

Politisi asal Fraksi Partai Golkar in mengatakan, raperda ini untuk meningkatkan pengembangan budaya hukum masyarakat dengan tujuan terciptanya kepatuhan hukum bagi masyarakat miskin.

Ini adalah penddikan hukum bagi masyarakat, jangan sampai mereka melihat hukum seperti menakutkan,” tegasnya.

Pembentukan raperda Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin ni sendiri berlandaskan Undang-unndang nomor 2 Tahun 1950 tentang pembentukan provinsi Jawa Timur Sebagai mana telah diubah dengan UU 18 Tahun 1950 tentang perubahan dalam undang-undang No2/1950 (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950).

Selain itu, berlandaskan, UU 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman (Lembaga Negara Repubi 1k Indonesia Tahun 2009 No 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076). Undang-undang no 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Perda Provinsi Jatim No 2 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan daerah di Provinsi Jatim. (@fafa)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved