Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Pelimpahan Pengelolaan SMA/SMK Beratkan APBD Jatim

 
02 Oktober 2016

Pelimpahan Pengelolaan SMA/SMK Beratkan APBD Jatim

Pelimpangan pengelolaan SMA/SMK dari kab/kota ke Pemprov Jatim per Oktober ini memang dianggap sangat memberatkan. Pasalnya dalam kondisi APBD yang defisit dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta dana perimbangan yang masih ditunda oleh pusat semakin menambah berat Pemprov Jatim.

Wakil Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan dengan pelimpahan ini beban APBD semakin berat. Sebelumnya sudah banyak dana yang dikepras oleh pusat, kini masih ada beban lagi bertambahnya PNS karena pelimpahan SMA/SMK/SLB. Adapun jumlahnya tak tanggung-tanggung mencapai 35.613 orang.

"APBD saat ini posisinya defisit. Inilah yang membuat berat. Apalagi kalau masih ditambah DAU tidak dicairkan oleh pusat, maka akan sangat berat," kata Kusnadi yang diklarifikasi lewat telepon genggamnya, Minggu (2/10).

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim. Karenya dia berharap DAU dan dana perimbangan untuk Pemprov Jatim segera dicairkan pada 2017 nanti. Meski diakui dana BOS bagi SMA/SMK yang dulunya dialirkan lewat kab/kota nantinya dipindah ke provinsi. Karenanya masyarakat tidak perlu khawatir dalam pelimpahan nanti tidak ada lagi sekolah gratis seperti yang dihembuskan oleh mereka yang tidak bertanggungjawab.

"Saya pastikan selama ini soal pendidikan selalu dipolitisir oleh sebagaian bupati/walikota sehingga mereka menolak mentah-mentah pengalihan pengelolaan SMA/SMK. Justru dengan kebijakan pemerintah pusat ini menekan angka disparitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan khususnya daerah terpencil. Dan dipastikan Pemprov mampu mengelolahnya. Namun dengan kondisi APBD defisit ditambah DAU dan dana perimbangan yang masih dihutang yang menyebabkan pengelolaannya tidak bisa maksimal,"tegas politisi asal PAN ini.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim Himawan Estu menyatakan dalam pelimpahan tersebut ada kendala terkait dengan tenaga honorer Dimanajumlahnya sangat berlimpah. Karenanya, perlu dilakukan pembicaraan dengan kab/kota. "Masalahnya tenaga pengajar ada dari honorer. Nah, honorer ini SKnya ada yang dari dinas, ada juga dari kepala sekolah. Untuk itu perlu dibicarakan lebih lanjut," kata Himawan.

Ditambahkan, pihaknya masih memilah SK tersebut yang dari dinas atau kepala sekolah. "Kami meminta honorer yang SK-nya ditandatangani kepala sekolah, honornya ditanggung oleh kabupaten kota," tegas dia

Seperti diketahuia, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat tambahan personil sebanyak 35.613 orang PNS dari kabupaten/kota. Tambahan personil tersebut terungkap saat penandatanganan berkas Penyerahan Personil, dan Dokumen (P2D) antara Pemprov Jatim dengan pemerintah kabupaten/kota Jatim

Dari data yang diperoleh, sebagian besar tambahan personil berasal dari bidang pendidikan SMA, SMK dan SLB (Sekolah Luar Biasa) sebanyak 34.312 PNS. Sisanya dari Panti Sosial sebanyak 206 PNS, pengelola urusan penumpang terminal tipe B sebanyak 376 PNS, Kehutanan 700 PNS, dan Pertambangan sebanyak 10 PNS.

Menurut Soekarwo, penyerahan personil dari pemkab/kota ke Pemprov Jatim tersebut untuk memperlancar penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus sebagai penerapan UU Nomor 23 tahun 2016 Pemerintahan Daerah yang diperkirakan berlaku efektif pada  Januari 2017.

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved