Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DISNAKERTRANSDUK Tetapkan UMK Jatim Naik 8,25%

 
18 November 2016

DISNAKERTRANSDUK Tetapkan UMK Jatim Naik 8,25%

Disnakertransduk jatim telah menetapkan kenaikan UMK (upah minimum kabupaten/kota) 2016 sebesar 8,25% sesuai PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan penetapan UMK 2017 ini sudah ditandatanggani gubernur jatim Soekarwo.

Kadisnakertransduk provinsi jatim Sukardo, menyampaikan, penghitungan UMK (upah minimum kabupaten/kota) sudah diatur dalam PP 78/2015 kenaikan ditentukan dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi, hasilnya UMK 2017 seluruh kabupaten/kota di jatim mengalami kenaikan 8,25 persen, bahkan dalam menetapkan angka kenaikan UMK tidak diperbolehkan ada pembulatan dan pengurangan.

"UMK 2017 untuk 6 kabupaten/kota terbesar yakni kota surabaya Rp 3.296.212, Kabupaten Gresik Rp 3.293.506 Kabupaten Sidoarjo Rp 3.290.800, Kabupaten Pasuruan Rp 3.288.093, Kabupaten Mojokerto Rp 3.279.975, Kabupaten Malang Rp 2.368.510 DAN 6 Kabupaten/kota terendah yakni Kabupaten Madiun Rp 1.450.550, Kabupaten Ngawi Rp 1.444.055, Kabupaten Ponorogo Rp 1.388.847, Kabupaten Pacitan, kabupaten Trenggalek dan kabupaten Magetan ada pada angka yang sama yakni 1.388.847," paparnya.

Sukardo menambahkan, penghitungan UMK itu sudah sesuai aturan yang ada, walaupun ada penolakan dari sejumlah Serikat buruh yang menginginkan kenaikan Rp 650 ribu sampai Rp 700 ribu lebih, tapi tuntutan itu tidak bisa diikuti, dikarenakan aturan penghitungan UMK sudah jelas dan telah ditetapkan oleh Pemerintah pusat yakni dengan penghitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

"Dalam menetapkan Angka UMK ini juga terdapat sejumlah kabupaten/kota dengan angka UMK tinggi yang merasa keberatan dengan kenaikan UMK, misal kabupaten Mojokerto yang UMK nya sebesar Rp 3,2 juta sedangkan kota Mojokerto Rp 1,7 juta tingginya UMK di kabupaten Mojokerto menyebabkan banyak investor yang mengalihkan investasinya ke daerah yang lebih kecil UMK nya, tapi tetap seluruh kabupaten/kota harus merealisasikan UMK yang sudah ditetapkan ini," tuturnya.

Sukardo menegaskan, dengan ditetapkannya UMK ini maka secara otomatis UMP yang pada 1 November lalu ditetapkan telah gugur, dan seluruh kabupaten/kota di jatim harus Mengunakan UMK.

Sementara itu, wakil ketua komisi E DPRD jatim berharap para buruh menerima kenaikan UMK yang sudah ditetapkan Pemprov jatim, karena penetapan UMK tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada yakni PP 78 tahun 2015. "tidak bisa Pemprov dalam menentukan UMK sesuai dengan keinginan para buruh, karena sudah ada aturan dari Pemerintah pusat dalam menetapkan UMK, untuk itu buruh harus menerima penetapan tersebut," ujar Politisi dari fraksi PAN ini.

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved