Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Kapolri Minta Jatim Miliki Perda Kontrol Radikalisme

 
19 November 2016

Kapolri Minta Jatim Miliki Perda Kontrol Radikalisme

Besarnya pengaruh global tidak hanya melemahkan nilai kebangsaan, bahkan arus radikalisme pun begitu mudah masuk ke Republik ini, menyikapi fakta itu, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, meminta jatim memiliki Perda terkait kontrol radikalisme.

Komisi A DPRD jatim pagi tadi menggelar dialog kebangsaan dengan tema membangun kembali nilai-nilai kebangsaan dalam bingkai kebhinekaan Indonesia, dengan narasumber Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian , di gedung DPRD jatim jalan Indrapura, surabaya.

Kapolri Jendeal Pol Tito Karnavian, menyampaikan, dialog kebangsaan ini sangat penting sebagai salah satu upaya menyatukan pemikiran dalam satu freame yakni kembali mengelorakan semangat kebangsaan dalam kebhinekaan, apalagi di era demokrasi seperti saat ini yang semua serba bebas dan serba terbuka.

"dalam era demokrasi ini terdapat nilai-nilai positif, diantaranya adanya keterbukaan antara Pemerintah dengan institusi pengawas, Tapi disisi lain ada dampak negatif yakni terlalu bebasnya arus hingga menimbulkan kerawanan dikarenakan masuknya paham-paham radikal yang bukan asli Indonesia, bahkan paham-paham tersebut penuh kekerasan, untuk itu perlu adanya mekanisme kontrol dengan aturan, selain dari Pemerintah pusat juga harus ada Perda untuk kontrol radikalisme di jatim," tuturnya.

Jendral Pol Tito Karnavian menegaskan, aturan untuk mengontrol masuknya arus radikalisme harus dibentuk untuk menutup ruang bagi kelompok radikalisme yang tujuannya merusak NKRI.

Sementara itu ketua DPRD jatim Halim Iskandar, menuturkan, DPRD jatim akan mempersiapkan Perda terkait kontrol radikalisme, beberapa permasalahan yang tidak bisa disentuh oleh aparat kepolisian misal seperti adanya forum atau rapat kelompok yang tujuannya merusak Pancasila atau NKRI, aparat tidak bisa membubarkan forum tersebut, hal itu akan masuk dalam Perda agar hal sekecil apapun yang menyangkut radikalisme terutama dengan tujuan merusak Republik ini bisa langsung ditanggani dan ditindak.

"DPRD jatim akan mempersiapkan nota akademis dengan melibatkan sejumlah instansi pemerintahan dan akademisi agar aturan terkait kontrol radikalisme bisa sesuai dengan kondisi di lapangan dan dalam realisasinya bisa bersinergi dengan aparat kepolisian dan TNI," pungkas Politisi yang akrab disapa Pak Halim ini.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved