Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Berharap Tetap Ada Program Sekolah Gratis Buat SMA/SMK

 
21 November 2016

DPRD Jatim Berharap Tetap Ada Program Sekolah Gratis Buat SMA/SMK

Diambilalih atau peralihan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke Provinsi Jatim mulai per 1 oktober 2016 kemarin. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur berharap kepada pemerintah provinsi Jatim tetap membuat program sekolah gratis buat SMA/SMK bagi masyarakat miskin di Jatim.

Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Hanura - Nasdem, Gatot Sutantra. SH ditemui usai serap aspirasi masyarakat di Tempel Sukorejo Surabaya, Selasa (22/11) mengatakan saat reses masyarakat di Surabaya menginginkan sekolah SMA/SMK yang diambilalih pemprov Jatim tetap ada program sekolah Gratis seperti dikelola oleh pihak pemkot Surabaya.

 "Program pendidikan gratis ini diharapkan menjadi program prioritas utama bagi pemprov Jatim, agar masyarakat miskin di Jatim khususnya Surabaya bisa tetap menikmati sekolah gratis ini,"ujarnya.

Lebih lanjut pihaknya juga menyarankan kepada pemerintah provinsi Jatim agar tetap ada sekolah gratis yaitu, pertama dengan melakukan sharing atau kerjasama terkait dana dengan pihak kabupaten/kota di Jatim, sehingga sekolah gratis tetap ada..

Ia mencontohkan di Surabaya dimana saat SMA/SMK dikelolah pemkot mengratiskan bagi masyarakat miskin, maka itu pihaknya berharap pemprov juga mau bekerjasama dengan pihak pemkot Surabaya.

"Pihaknya akan mengawal program sekolah gratis ini tetap ada di jatim. Karena sesuai amanat pembukaan UUD 45 negara harus hadir untuk mencerdaskan anak bangsa dengan mengimplementasikan yaitu sekolah gratis bagi warga negaranya,"ujarnya Gatot Sutantra politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) I Surabaya - Sidoarjo.

Selain itu pihaknya juga menyampaikan terkait permasalahan surat ijo, agar pemerintah di Surabaya mau melepas atau memberikan aset tanahnya kepada masyarakat yang sudah bertempat tinggal lama disana.

"Pemerintah Surabaya harus legowo, agar masyarakat bisa segera mengurus surat ijo menjadi surat hak milik (SHM). Bahkan pihaknya meminta agar masyarakat yang ingin mengubah surat ijo ke SHM juga diberikan kompensasi soal pembiayaanya,"ujarnya.

Terkait dengan pendampingan Hukum bagi masyarakat Surabaya yang tanahnya berstatus surat ijo, ia mengatakan siap memberikan bantuan atau pendampingan hukum bagi masyarakat yang tanahnya berstatus surat ijo. "Di Provinsi khan ada program bantuan hukum bagi warga miskin, silahkan saja kalau mau menggugat, nanti pengacaranya akan dibiayai APBD Jatim,"ujarnya

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved