Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Fraksi PKB Usul Edukasi Bahaya Narkoba Libatkan Pesantren

 
02 Desember 2016

Fraksi PKB Usul Edukasi Bahaya Narkoba Libatkan Pesantren

Demi mewujudkan generasi muda jawa timur yag bebas narkoba, serta untuk menciptakan optimalisasi pelayanan publik di jawa timur, maka fraksi partai kebangkitan bangsa (PKB) DPRD provinsi jawa timur, menyatakan  dapat menyetujui raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan raperda tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 8 tahun 2011 tentang penyelenggaraan publik untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (perda) provinsi jawa timur.

Pendapatan akhir itu disampaikan fraksi PKB melalui juru bicaranya Dra Hj Khofidah, dalam rapat paripurna DPRD provinsi jawa timur, Rabu (30/11/2016).

Menurut fraksi PKB, pihaknya telah melakukan kajian dan telaah secara mendalam terhadap nota penjelasan komisi A selaku komisi pengusul mengenai dua raperda tersebut disampaikan pada 14 September 2016, dan pendapat gubernur jatim tentang kedua raperda tersebut disampaikan pada 29 september 2016. Juga fraksi PKB telah menelaah dan mengkaji laporan komisi A terhadap kedua raperda tersebut sebagaimana disampaikan pada 2 november 2016.

Atas terselesainya pembahasan terhadap kedua raperda tersebut, fraksi PKB memberikan beberapa catatan. Pertama, mengapresiasikan perubahan judul raperda pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) menjadi raperda fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba (P4GN) sebagaimana tertuang dalam laporan komisi A tanggal 2 november 2016. Hal tersebut sesuai dengan salah satu poin tanggapan fraksi PKB terhadap pendapat gubernur jawa timur.

Kedua, terkait pelaksanaan fungsi antisipasi dini penyalahgunaan narkoba, pencegahan penyalahgunaan narkoba maupun sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3 sampai pasal 12 Raperda FP3N, fraksi PKB mengusulkan agar pemprov jawa timur melibatkan peran serta pesantren. Hal tersebut releven mengingat penyebaran dan kekuatan posisi kelembagaan pesantren sangat mengakar dalam struktur sosiologis masyarakat jawa timur.

Ketiga, terkait raperda inisiatif DPRD jatim tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 8 tahun 2011 tentang pelayanan publik, akan tetapi juga akan mengakomodasi beberapa ide pembaharuan dalam pelayanan publik.

Misalnya, memasukkan unsure penggunaan teknologi dalam pelayanan publik di jawa timur, serta peningkatan kualitas SDM sebagai “ man behid the system”.

Dengan demikian, kata fraksi PKB yang diketuai H Badrut Tamam,S.Psi, raperda ini tidak hanya menyesuaikan dengan semangat pembaharuan pelayanan publik, akan tetapi juga menyesuaikan dengan semangat PP nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, akan tetapi juga menyesuaikan dengan semangat pembaharuan pelayanan publik yang terkandung dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara.

Terkait beberapa catatan tersebut, fraksi PKB DPRD Provinsi jawa timur meminta kepada Gubernur, untuk segera menetapkan aturan teknis pelaksanaanya, serta mengakomodasi beberapa hal tersebut dalam peraturan Gubernur.

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved