Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Bapperda Optimis 2017 Selesaikan 20 Raperda

 
13 Januari 2017

Bapperda Optimis 2017 Selesaikan 20 Raperda

Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Jatim optimis tahun 2017 mampu menyelesaikan 20 Raperda. Ini karena dari 28 Raperda yang masuk Prolegda 2017 sekitar 10 Raperda merupakan peninggalan tahun 2016.

Ketua Bapperda Jatim, Achmad Heri menegaskan pihaknya optimis jika di tahun 2017 ada peningkatan pengesahan Raperda. Alasannya karena sebagian besar Raperda yang ada banyak bersentuhan dengan kepentingan masyarakat, diantaranya soal Raperda Rencana Ruang Zonasi Wilayah Pesisir (RZWP).

"Yang pasti kami optimis pada tahun 2017 ada peningkatan dalam pengesahan Raperda. Jika pada tahun 2016 sekitar 19 Raperda, maka tahun 2017 diupayakan 20 Raperda dari total yang masuk 28 Raperda dari 15 merupakan usulan eksekutif dan 13 adalah usulan legislatif,"tegas politisi asal Partai Nasdem.

Ditambahkannya, untuk Raperda usulan Komisi A terkait dengan pengawasan orang asing ada sedikit revisi. Begitupula dengan Raperda RZWP disini Eksekutif khususnya Dinas Kelautan masih melakukan zonasi di 22 di wilayah yang memiliki pesisir di Jawa Timur. Selanjutnya kalau sudah selesai semua, maka Legislatif tinggal merampungkannya.

"Memang untuk Raperda RZWP merupakan usulan dari Eksekutif dan Legislatif. Namun karena eksekutif memiliki data yang lengkap terkait zonasi yang ada di 22 wilayah di Jawa Timur, sehingga Legislatif akan menunggu sampai finak,"lanjut politisi yang juga Anggota Komisi D DPRD Jatim ini.

Disisi lain, agar Raperda yang ada tidak menjadi macan kertas, pihaknya akan melakukan pembahasan setiap Raperda dengan hati-hati dan sesuai aspirasi masyarakat.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo mengaku pihaknya tengah mengajukan revisi Raperda tentang pengawasan orang asing. Mengingat dalam Raperda tersebut masih ada beberapa kekurangan dimana terkait pengawasan seharusnya dilakukan oleh pihak kepolisian bukan imigrasi. "Inilah yang masih kita pelajari,"tegas politisi asal partai Golkar.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved