Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Perketat Kontrol Stok Bahan Pangan dan Holtikultura Jatim

 
01 April 2013

Suara Indrapura : Naiknya Harga Komoditas bawang putih yang sempat terjadi beberapa hari lalu, merupakan bukti masih lemahnya kontrol terhadap harga komoditas yang ada. Kenaikan harga bawang putih yang kemarin menembus harga 100 ribu per kilogram, merupakan hal diluar kewajaran. Sehingga harus segera dilakukan antisipasi agar kejadian semacam ini tidak terulang lagi.

Hal ini dikatakan Agus Dono W anggota Fraksi Demokrat DPR Propinsi jatim Daerah Pemilihan (Dapil) V Kota Batu, Malang dan Kabupaten Malang atau biasa disebut Malang Raya. Menurutnya, ada permainan yang dilakukan  oleh pengusaha untuk meraih keuntungan dibalik melonjaknya harga bawang putih kemarin. Kejadian ini mengingatkan pada kasus melejitnya harga cabai yang terjadi tahun kemarin dan meresahkan masyarakat Jatim.

Agus Dono menambahkan, kejadian tersebut merupakan bukti lemahnya upaya memberikan perlindungan prodak holtikultura yang ada di jatim. "Ini memperlihatkan kita terlena dengan kondisi stok yang ada sehingga ketika stok banyak diborong dan dibawa keluar, kita baru kelabakan," ujarnya.

Pihaknya mencontohkan, prodak cabai rawit yang saat ini mulai merangkak naik setelah bawang putih. Ini jelas produk yang ada dalam petani sudah habis dan ini tidak bisa dinalar mengingat kita surplus terhadap cabe. "Dari data yang ada, surplus sekitar 42,975 ton dengan produksi per tahun 101,579 ton dengan konsumsi 58,603 ton. Ini kan keterlaluan kalau kita sampai kehabisan stok dan harga cabai mulai merangkak naik," jelasnya.

Lebih lanjut Agus Dono mengatakan, ini baru bawang putih dan cabai belum produk Holtikultura lainnya serta bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, kedelai, dan jagung. Bila ini dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan bahan-bahan tersebut juga akan mengalami kenaikan satu per satu dikarenakan permainan pengusaha yang biasa kita sebut kartel.

"Pegang omongan saya bila kita tidak melakukan antisipasi maka kedepan akan ada kenaikan yang akan membuat kita panik lagi terhadap bahan-bahan kebutuhan yang ada yang seharusnya kita alami surplus tidak ada kekurangan," tandas Agus Dono.

Oleh karena itu, kata Agus Dono, perlu kebijakan dalam melindungi produk holtikultura yang ada di Jatim agar kondisi stok yang ada bisa aman. Kebijakan ini harus segera diwujudkan dengan backup pemerintah kota-kabupaten yang ada. Untuk itu, kata ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim, pihaknya akan mengusulkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) untuk melindungi holtikultura dan bahan kebutuhan lainnya agar tidak mengalami kenaikan yang cukup besar.

Intinya, kalau di daerah lain boleh alami kenaikan, di Jatim jangan sampai kenaikan yang tidak wajar seperti bawang putih kemarin tidak terjadi lagi. "Ini bisa dilihat dalam kasus kelangkaan kedelai beberapa waktu lalu, imbasnya tahu tempe didaerah lain diluar Jatim begitu langka. Tapi karena kebijakan Gubernur Jatim yang bagus, hal itu tidak berdampak pada Jatim," jelasnya.

Agus Dono W juga mengatakan, kedepan pihaknya di komisi B telah menyiapkan peraturan Daerah (Perda) Resi Gudang yang akan digunakan untuk menampung hasil panen masyarakat petani dalam segala jenis seperti beras, kedelai, cabai, dan bawang merah maupun bawang putih. Perda ini nantinya akan mengamanatkan adanya kebijakan dinas pertanian dalam mengamankan hasil panen petani jatim agar ketika masa panen habis stok barang akan terjaga.

"Ini nanti akan berdampak cukup bagus bagi petani, dimana petani akan dibeli hasil pertaniannya sesuai harga pasar, dan sisanya akan disimpan digudang yang nantinya akan menjaga stok barang di pasaran. bila barang tersebut alami kenaikan maka dinas pertanian juga harus membayar sisa kelebihan kepada petani," jelasnya.

Agus Dono yakin dengan keberadaan Perda tersebut akan membuat ketahanan pangan di Jatim akan semakin kuat, permainan kertel yang sering memporak-porandakan harga bisa ditangkal di Jatim. "Kartel yang berisikan pengusaha nakal yang memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan akan berfikir dua kali bila akan melakukan usahanya dijatim," harapnya.

Sementara itu selain mempersiapkan Perda untuk ketahanan stok bahan kebutuhan dan Holtikultura di Jatim, Agus Dono juga menginginkan adanya kebijakan secara nasional. Yakni mengembalikan fungsi Bulog sebagai badan penyangga ketahanan pangan.

Fungsi Bulog yang saat ini hanya sebagai penyangga beras, harus dikembalikan sebagai penyangga bahan kebutuhan seperti era orde baru lalu. Bulog melalui dolog di daerah-daerah juga harus sebagai penjaga stok kebutuhan bahan pokok dan juga Holtikultura. Sehingga ketika kelangkaan terjadi dan ada permainan kartel, Bulog bisa berperan sebagai penyeimbang sehingga tidak ada kenaikan harga lagi yang akan memberatkan masyarakat.

"Kalau bulog melalui dolog di daerah-daerah bisa sebagai penyangga kebutuhan maka apapun yang terjadi soal beras, kedelai yang beberapa waktu lalu langkah serta bawang putih yang kemarin harganya melambung dan juga cabe yang saat ini mulai alami kenaikan harga bisa ditekan dengan adanya intervensi dari bulog melalui dolognya didaerah sebagai penyangga kebutuhan pokok masyarakat," jelasnya. (Noni)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved