Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Perubahan Kewenangan Jadikan RPJMD Jatim Dilakukan Revisi

 
13 Februari 2017

Perubahan Kewenangan Jadikan RPJMD Jatim Dilakukan Revisi

Adanya perubahan pelimpahan kewenangan dari Pusat ke Provinsi atau dari Kab/Kota ke Provinsi dan sesuai UU 23/2014 memaksa DPRD Jatim bersama Pemprov Jatim melakukan revisi terhadap Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya hasil pembahasan ini harus disamakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dimana didalamnya terdapat visi dan misi Presiden RI, Joko Widodo (Nawacita) yang disana memprioritaskan pada percepatan infrstruktur.

Ketua Pansus Perda RPJMD, Sahat Tua Simandjutak menyampaikan banyak sekali perubahan yang terjadi didalam RPJMD Jatim. Mulai soal pendidikan, penambangan yang terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dimana sebelumnya di Jatim ada sekitar 71 OPD kini setelah turun PP 18/2016 tantang OPD kini berubah sekitar 67 OPD.

"Yang pasti kita harus merubah Perda RPJMD Jatim dengan mengikuti UU yang ada. Selanjutnya RPJMD yang kita miliki tidak boleh melenceng dengan RPJMN yang disitu termuat visi dan misi Presiden termasuk skala prioritas pembangunan berupa infrastruktur,"tegas politisi asal Partai Golkar ini.

Dari hasil pembahasan ini, tegas Sahat dan setelah disahkan dalam rapat Paripurna  nantinya akan menjadi pedomanan dalam pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dari situ nantinya akan menjadi pedoman pembuatan RAPBD 2018. Selain itu akan memperarui Indikator Kerja Pemerintah (IKP), yang dalam masalah ini Gubernur Jatim, Soekarwo mencanangkan lima masalah.

Diantaranya soal pembiayaan Non APBD. Dimana kedepannya untuk menunjang program kerakyatan atau membangun rumah sakit misalnya akan dicarikan skema untuk pinjam ke BUMN, BUMD (Bank Jatim)  atau yang lainnya, tentunya dengan bunga yang sangat murah. Untuk BUMN sendiri akan dipilih PT SMI dan PT PII.

"Yang pasti gagasan Pak Gubernur ini dalam menghadapi APBD Jatim yang defisit. Diharapkan kedepan Jawa Timur tetap bisa membangun fasilitas yang dibutuhkan masyarakat tentunya dengan pembiayaan Non APDD,"lanjut pria yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar ini.

Ditambahkannya, jika kinerja Pansus RPJMD ini dibatasi hanya satu bulan lamanya. Selanjutnya pansus yang didominasi oleh Ketua Fraksi dan beranggotakan 30 orang ini akan diserahkan ke rapat Paripurna untuk disahkan.

Selanjutnya Pansus RPJMD akan menggelar sinergitas dengan sejumlah anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Jatim untuk mendukung sejumlah program pembangunan di Jawa Timur. "Mengingat saat ini mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rakyat Jatim. Sebagai bukti banyak proyek yang ada di Jatim misalnya Jalan Lintas Selatan (JLS) yang sempat terkatung-katung bertahun-tahun lamanya, Dan kondisi seperti ini diharapkan tidak terjadi lagi setelah dilakukan sinergitas,"harapnya.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved