Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Hindari Sanksi, Empat Perda Dicabut

 
20 Februari 2017

Hindari Sanksi, Empat Perda Dicabut

DPRD Jatim merespon tujuh Peraturan Daerah (Perda) yang dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI. Dari ketujunya, Anggota Dewan akan mencabut empat Perda dan sisanya kemudian dilakukan revisi.

Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapperda) DPRD Jatim Ninik Sulistyaningsih mengatakan, akan mengajukan nota penjelasan untuk usulan kemudian dibuatkan Rancangan Perda tentang Pencabutan. Dimana hal tersebut memang memungkinkan, mengingat mekanisme pembatalan Perda telah diatur dalam pasal 249-252 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Serta pasal 126-140 Peraturan Mendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

“Menurut Undang-undang tersebut dan Permendagri memang telah disebutkan bahwa Perda dapat dibatalkan jika mengandung materi muatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan atau kesusilaan,” ujar Ninik.

Respon terhadap ditolaknya Perda tersebut, sebagai upaya agar tidak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur tak didenda. Pasalnya, lanjut Nanik, pada pasal 251 ayat 5 UU No.23 Th 2014 disebutkan, paling lama tujuh hari setelah keputusan pembatalan Kepala Daerah harus menghentikan pelaksanaan Perda. Dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Perda dimaksud. Jika tidak, Kepala Daerah dan Anggota DPRD dapat dikenai sanksi.

“Kalau tidak, Kepala Daerah dan Anggota DPRD bisa dikenakan sanksi administratif. Yakni berupa tidak dibayarnya hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama tiga bulan. Tak hanya  itu, Pemprov juga bisa dikenakan sanksi pemotongan atau penundaan DAU dan DAK,”papar Politisi Partai Demokat ini.

Adapun ketujuh Perda Provinsi Jatim yang telah dibatalkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri diantaranya, Perda Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan  Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri. Kemudian Perda Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian. Selanjutnya Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Dan Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Irigasi. serta Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Air Tanah Dan Perda Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Ninik, tidak seluruhnya dibatalkan, tiga diantaranya sebagian pasal akan diubah. Terutama tentang Perda Provinsi Jatim Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah. Kemudian Perda Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pelayanan, Penempatan, dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Dan perda No.14 Tahun 2012 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sedangkan terhadap 4 (Empat) Perda Provinsi Jatim lainya yang dibatalkan, akan dilakukan pencabutan dalam satu Perda Provinsi Jawa Timur sekaligus,” tandasnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved