Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Kritisi Perubahan RPJMD dan Peraturan Daerah Provinsi Jatim No. 8 Tahun 2013

 
22 Februari 2017

DPRD Jatim Kritisi Perubahan RPJMD dan Peraturan Daerah Provinsi Jatim No. 8 Tahun 2013

Beberapa catatan diberikan oleh fraksi yang ada di DPRD Jatim terkait perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).Serta perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Pemprov Jatim Nomor 8 tahun 2013.

Anggota Pansus DPRD Jatim, Thoriqul Haq mengatakan, beberapa pandangan dan catatan terkait subtansi perubahan RPJMD. Diantaranya, pihaknya memandang RPJMD saat ini belum sepenuhnya fokus pada penanganan permasalahan mendasar di masyarakat. Dimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota masih dibawah rerata Provinsi. Termasuk juga prosentase tingkat pengangguran terbuka (TPT). Yakni presantasenya TPT-nya masih berada diatas rerata jumlah TPT Jatim 4,3 persen.

“Dalam analisa Fraksi PKB, sejauh ini pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur masih bersifat eksklusif. Hal tersebut ditandai dengan adanya anomaly sebagaimana dijelaskan diatas. Bahwa angka TPT besar justru berada diwilayah Pusat Pertumbuhan (Pusat Industry) Jatim. Dalam dokumen perubahan RPJMD ini belum Nampak desain kebijakan ekonomi inklusif yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan tersebar merata,” ujar Toriqul Haq yang Anggota Fraksi PKB Jatim.

Lebih lanjut dia menguraikan, dalam dokumen perubahan RPJMD belum mensinergikan dan mengaraj kebijakan program yang mempertimbangkan data kewilayahan. Namun masih semata-mata berfokus kepada pembangunan sektoral. “Masalah Pendapatan Daerah, pada perubahan RPJMD manila aspek potensi yang sebenarnya di Jawa Timur belum dijelaskan secara rinci,” jelasnya.

Masih menurutnya, arah kebijakan dalam RPJMD ini belum mengarah kepada prioritas waktu dan sasaran yang spesifik. Padahal dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan dengan jelas mngenai kewajiban Pemerintah Daerah. “Namun dalam RPJMD ini belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Permendagri,” ungkapnya.

Anggota Pansus DPRD Jatim lainnya, Malik Effendi meminta ada evaluasi atas RPJMD selama dua tahun terakhir sebelum mengubahnya. Dengan begitu, diharapkan akan terlihat problem dan target RPJMD yang belum tercapai. “Kemudian yang kedua adalah, perubahan ini tidak memiliki perbandingan, eksisting sebelumnya bagaimana dan pada bagian apa yang berubah,” kata Malik Effendy.

Malik berharap ada penjelasan dan analisa perubahan apa saja yang ada dalam RPJMD. Serta adanya pembanding sebelum dan sesudah perubahan RPJMD. “Konkritnya Fraksi PAN DPRD Jatim meminta saudara Gubernur (Soekarwo) membuat dan menyajikan perubahan-perubahan apa, khusunya mengenai prioritas dan angka target yang berubah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama,” tuturnya. 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved