Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dewan Jatim Desak Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Susut 1100 Hektar Pertahun

 
09 Maret 2017

Dewan Jatim Desak Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Susut 1100 Hektar Pertahun

Keberadaan Provinsi Jawa Timur sebagai lumbung pangan Nasional, nampaknya sulit dipertahankan dalam beberapa dekade ke depan. Pasalnya, jumlah lahan pertanian di Jawa Timur dari tahun ke tahun kian menyusut akibat alih fungsi lahan untuk kebutuhan perumahan dan industrialisasi.

Ironisnya lagi, pengawasan yang dilakukan Pemerintah sangat lemah. Padahal sudah ada Peraturan Perundang-undangan sudah mengatur seperti tertuang dalam UU No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, maupun UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

"Kami mendesak Jawa Timur segera membuat Perda Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Sebab pengawasan alih fungsi lahan pertanian selama ini hanya diatur dalam Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), dan itu kurang efektif," ujar Moh. Zainul Lutfi Anggota Komisi B DPRD Jatim saat dikonfirmasi Kamis (9/3) kemarin.  

Berdasarkan data, kata Politisi asal PAN luas lahan pertanian di Jawa Timur sebanyak 1.017.596 hektar tersebar di 15 Kabupaten dan 6 Kota. Diantaranya, Kab Bangkalan, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Pacitan, Blitar, Pasuruan, Malang, Lumajang, Bondowoso, Kediri, Jombang, Probolinggo, Sidoarjo dan Gresik. Kemudian Kota Blitar, Batu, Probolinggo, Malang, Madiun dan Kediri.

Menurut Lutfi, pengawasan utama sebenarnya berada di Kabupaten/Kota karena merekalah yang memiliki wilayah. Terlebih, semua Daerah tengah berlomba-lomba mencari investasi dan mendorong pertumbuhan industrialisasi, sehingga banyak lahan pertanian dikorbankan.

"Saya kira perlu Singkronisasi kembali antara RTRW Nasional, Provinsi hingga RDTRW (Rencana Detail Tata Ruang Wilayah) Kabupaten/Kota, agar penyusutan lahan pertanian bisa diminimalisir demi menjaga Ketahanan Pangan Nasional," ungkap Politisi asal Sidoarjo.

Di sisi lain, pihaknya juga mendorong Pemerintah melalui Perum Perhutani membuka kerjasama dengan kelompok masyarakat untuk pemanfaatan lahan tidur milik Perhutani, sehingga luas areal tanam di Jawa Timur bisa diperluas atau bisa dipertahankan.

Terpisah, Kabid Produksi Tanaman Pangan, Dinas Pertanian (Distan) Jatim, Nur Falaki membenarkan bahwa lahan pertanian di Jawa Timur menyusut sekitar 1100 hektar pertahun. Kondisi itu disebabkan karena alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan tol, perumahan dan kawasan industri.

”Kalau data dari BPS penyusutannya sampai 4400 hektar selama 4 tahun terakhir. Jadi kalau dirata-rata 1100 hektar setiap tahunnya,” ujar Nur Falaki.

Ia mengakui pengembang lebih tertarik membangun proyeknya di kawasan lahan pertanian karena mudah dalam pembebasan dan harganya murah. ”Yang paling murah memang melakukan pembebasan tanah sawah dari pada kampung,” dalihnya.

Bahkan belakangan ini, para pengusaha juga melakukan relokasi dengan membangun pabrik di lahan produktif seperti di Jombang, Nganjuk dan wilayah barat Jawa Timur. ”Mereka merelokasi pabrik dan membangunnya di lahan pertanian produktif seperti di Jombang dan Nganjuk. Kalau tetap bertahan di ring satu maka ongkos produksinya akan mahal karena upah tinggi,” tegas Nur Falaki.

Sementara itu, terkait target realisasi tanam yang dibebankan Pemerintah Pusat sebesar 2,9 juta hektar pada tahun 2017, Jatim hanya mampu mencapai 2,4 juta hektar saja. Kondisi itu disebabkan karena banyak lahan yang sudah beralih fungsi, sehingga sudah tidak bisa ditanami lagi.

”Kalau kita target tanam maksimal hanya 2,4 juta hektar pada tahun 2017, dengan asumsi dua kali panen selama satu tahun. Kalau diatas itu jelas tidak bisa,” pungkasnya

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved