Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Hak Rakyat, Tentukan Program Peningkatan Perekonomian Mereka

 
01 April 2013

Suara Indrapura : Peningkatan perekonomian dengan memberikan hak masyarakat untuk menentukan sendiri jenis usaha yang akan dilakukan, merupakan langkah bijak untuk membuat masyarakat bisa mandiri dalam perbaikan perekonomian mereka. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran Suharti, S.Spi anggota Fraksi PDIP DPRD Propinsi Jatim dari Daerah Pemilihan VI Kota Kabupaten Kediri, Blitar dan Kabupaten Tulungagung.

Beberapa hal telah diberikan oleh Srikandi PDIP yang berasal dari kota Kediri ini untuk meningkatkan perbaikan perekonomian masyarakat melalui program yang diambil dari Dana APBD Jatim tersebut. "Biarkan mereka memilih apa yang mereka kehendaki dalam perbaikan perekonomian mereka. Kita sebagai anggota Dewan yang mewakili mereka hanya bisa menyalurkan dan memberikan bantuan agar mereka bisa terus berkarya melalui peningkatan perekonomian yang mereka kehendaki," ujarnya.

Kata Suharti, dalam setiap reses atau menyerap aspirasi ditengah masyarakat daerah pemilihan VI, selalu memberikan kesempatan pada mereka untuk melakukan upaya dalam peningkatan perekonomian mereka dngan bantuan yang diambil dari dana APBD Jatim. "Saya hanya memberikan Pancing kepada mereka. Biarkan mereka beraktualisasi dengan pancing yang saya berikan dan saya yakin mereka bisa memanfaatkan pancing itu untuk perbaikan perekonomian mereka," ujarnya.

Banyak hal yang telah diberikan oleh politisi cantik ini terhadap masyarakat yang diwakilinya. Beberapa hal saat ini sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Baik itu bantuan berupa hewan ternak seperti kambing dan bebek, maupun alat pertanian lainnya seperti handtractor.

Selain dari segi ternak, pihaknya juga memberikan kesempatan bagi ibu-ibu untuk mengembangkan keterampilannnya seperti menjahit, memasak maupun keterampilan lainnya yang memiliki potensi nilai jual untuk dikembangkan dan berimbas pada upaya penopang peningkatan perekonomian keluarga mereka. "Alhamdulilah semua bisa berjalan dengan baik dan banyak memberikan kemanfaatan bagi mereka dalam peningkatan Perekonomian mereka melalui kelompok masyarakat yang mereka bentuk sendiri," jelasnya.

Meski begitu, ada satu hal yang saat ini menjadi pemikiran wanita yang duduk sebagai salah satu pengurus DPD PDI-P Jatim ini. Yakni terkait keberadaan ternak sapi. Kata Suharti, disaat daging mengalami penurunan harga beberapa waktu lalu, banyak peternak sapi yang khususnya ada di wilayah Kabupaten Kediri dan Tulungagung terpaksa harus menjual sapi mereka. Saat ini mereka membutuhkan sapi lagi namun kesulitan dalam pembelian karena harga sapi yang begitu mahal.

Pihaknya berharap peran pemerintah propinsi melalui BUMD perbankan yang dimiliki yakni Bank jatim dan Bank UMKM (BPR) Jatim bisa ikut berperan dalam meringankan beban mereka dengan memberikan kredit lunak bagi mereka untuk kembali bisa berternak sapi. "Saat ini dari masukan mereka, mereka belum bisa mendapatkan bantuan modal untuk bisa berternak sapi kembali. Bank jatim yang mereka harapkan ternyata masih memberikan syarat yang cukup membebani mereka. Imbasnya banyak mereka yang akhirnya mundur mengajukan kridit tersebut," ujarnya.

Dengan Kondisi semacam ini dirinya mengusulkan agar Gubernur Jatim selaku pemegang saham terbesar di Bank Jatim bisa memberikan kebijakan untuk mempermudah mereka dalam pemberian kredit. Syarat jaminan yang diterapkan oleh bank jatim diharapkan bisa dibuat kebijakan yang melunak agar mereka yang kredit untuk usaha sapi bisa mendapatkan kredit dari Bank milik Pemprop jatim tersebut.

"Saya yakin kalau mereka diberi kelunakan dalam mendapatkan kridit, mereka bisa kembali memiliki ternak untuk perbaikan perekonomian mereka sendiri. Dan mereka pasti akan bertanggung jawab dan tidak akan membuat macet kridit yang mereka ambil tersebut," yakinnya.

Selain memberikan akses bantuan terhadap peningkatan perekonomian, Suharti juga memberikan perhatian pada akses peningkatan perekonomian itu sendiri, yakni infrastruktur jalan. Banyak jalan makadam yang menghambat jalur distribusi di wilayah dapil VI menjadi perhatiaannya untuk dilakukan perbaikan.

Suharti menambahkan bahwa kondisi demikian perlu mendapatkan perhatian. Sebab bila akses jalan masih terkendala dan tidak layak, maka akan menghambat roda perekonomian. Pemerintah kota kabupaten dan Propinsi harus menjadikan hal ini sebagai prioritas untuk melancarkan jalur perekonomian yang dihasilkan masyarakat baik dari segi pertanian maupun peternakan.

"Kalau jalan akses masyarakat layak dan baik, maka roda perekonomian akan berjalan dengan baik pula. dan ini akan mempermudah masyarakat dalam mendistribusikan hasil perekonomian yang dihasilkannya." jelasnya dengan penuh keyakinan. (Ajeng)

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved