Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Sembilan Fraksi Dukung Pencabutan Empat Perda

 
20 April 2017

Sembilan Fraksi Dukung  Pencabutan Empat Perda

Sembilan Fraksi di DPRD Jatim memberikan tanggapan terhadap pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur, setelah Gubernur Jatim Soekarwo memberi jawaban.

Keempat Perda diusulkan dicabut adalah Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian, Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi dan Perda Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penggelolaan Air.

Sembilan Fraksi mempunyai pendapat beragam terkait kebijakan Kemendagri mencabut sejumlah Perda Produk Jawa Timur tersebut. Meski, pada kebijakan akhir, Lembaga Dewan mendukung kebijakan Pemerintah, sebagai bentuk ketaatan terhadap kebijakan lebih tinggi. Sembilan Fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Demokrat, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem Hanura, Fraksi PDIP.

Wakil Ketua DPRD Jatim Tjutjuk Sunario mengatakan, keempat Perda memerlukan revisi atau perbaikan untuk memenuhi kebutuhan produk hukum di Jawa Timur. Penataan terhadap Peraturan Daerah (Perda) ini sebagai wujud Otonomi Daerah  yang termaktub dalam pasal 18 UUD 1945. “Dalam pengertian sederhana, Otoda merupakan amanah untuk menjalankan roda Pemerintahan, dengan tujuan mempercepat tercapainya pembangunan di daerah”, terang Tjutjuk Sunario.

Politisi Partai Gerindra ini, menegaskan sebagai Negara yang menganut sistem Negara Hukum, maka segala urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah  harus mempunyai pijakan hukum. “Dengan kewenangan itu, Pemerintah Daerah bisa membentuk Produk Hukum  Daerah yang terdiri dari perda dan Peraturan Kepala Daerah,” tandas dia.

Perda yang mempunyai aturan tertinggi ditingkat daerah merupakan hasil kesepakatan antara DPRD dengan Kepala Daerah. “Namun setelah keluar UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan Perda perubahan dari UU 32/2004, terkait kewenangan Daerah dalam membentuk Produk Hukum Daerah, dapat dibatalkan oleh Instansi Pemerintahan yang lebih tinggi. “Yaitu Menteri Dalam Negeri yang kemudian populer dengan istilah Excecutive Review,” tandas Tjutjuk.

Pencabutan empat Peraturan Daerah harus dilakukan Pemerintah Provinsi, setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Karena tidak ada pilhan lain, kecuali Pemerintah Daerah mematuhi pembatalan Perda tersebut, dengan melakukan pencabutan Perda yang telah dibatalkan. “Ini merupakan wujud kepatuhan terhadap Azas Perundang-undangan,” ujar dia.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved