Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

DPRD Jatim Diminta Persetujuan Cabut Empat Perda

 
18 April 2017

DPRD Jatim Diminta Persetujuan Cabut Empat Perda

DPRD Jatim menggelar Sidang Paripurna membahas tentang Pendapat Gubernur Terhadap Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Jawa Timur Tentang Pencabutan 4 (Empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Berikut ini Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Jatim atas masalah tersebut yang digelar mulai Senin (10/4). Dan kembali digelar Senin (17/4).

Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Timur dengan juru bicara Hj. Anisah Syakur MAg, mengemukakan Berdasarkan Nota Penjelasan DPRD Jawa timur terhadap Raperda Inisiatif entang Pencabutan 4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 13 Maret 2017, bahwa terdapat (empat) Perda. yang hendak dicabut, yakni: Pertama, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrobgian.

Kedua, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air. Ketiga  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2009 tentang Irigasi. Dan keempat, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan  Air Tanah.

"Atas hal tersebut, Saudara Gubernur telah memeberi pendapat terhadap Raperda Inisiatif DPRD Jawa Timur tentang Pencabutan 4 (empat) Perda Provinsi Jatim pada 27 Maret 2017. Terkait hal itu Fraksi PKB dapat memahami argument Gubernur untuk menerima usulan Raperda Inisiatif tentang Pencabutan 4 (empat) Perda Provinsi Jatim tersebut," ujarnya.

Sebab sebagaimana selalu disampaikan Fraksi PKB dalam berbagai kesempatan, setiap Peraturan Perundang- undangan atau Perda, harus konsisten dengan Peraturan Perundangan di atasnya dan setiap Perda harus disusun berdasarkan masalah publik yang riil terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga sebuah kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan Perumus Kebijakan.

Terkait pokok pikiran di atas, Fraksi PKB ingin memberi beberapa catatan kepada Saudara Gubernur Jatim terkait dengan implementasi Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Timur, pertama Dalam konteks yang Iebih Iuas F-PKB kepada Saudara Gubernur untuk segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai turunan sebuah Perda dan instrument hukum bagi pelaksanaan Perda. Tujuannya agar Perda-Perda yang sudah disahkan dapat segera diimplementasikan dengan maksimal.

Kedua, F-PKB meminta kepada Saudara Gubernur untuk Iebih pro-aktif menginventarisir Perda-Perda. Provinsi Jawa Timur yang dianggap sudah tidak relevan Iagi, baik Perda yang tidak lagi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya maupun Perda yang substansinya tidak Iagi relevan dengan dinamika Sosiologis Masyarakat Jawa Timur.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved