Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2016 Sebagai Instrument Control Pelaksanaan Tupoksi Gubernur

 
04 Mei 2017

LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2016 Sebagai Instrument Control Pelaksanaan Tupoksi Gubernur

Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang  2017 DPRD Provinsi Jatim kembafi digelar di Gedung DPRD Jatim. Kamis (4/5) dengan agenda Sidang Pembacaan Pimpinan Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Timur.

Jatim Masa Jabatan 2014-2019 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur AkhirTahun Anggaran 2016 Dalam rapat tersebut dihadiri pula oleh Sekdaprov Ja'tim Dr. H Akhmad Sukardi, MM.

H. Makin Abbas. LC, MA selaku juru bicara tentang Laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap LKPI Gubernur Jatim Akhir Tahun Anggaran 2016, mewakili Ketua Pansus Suli Da’im, S.Pd, MM mengatakan, bahwa LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2016 sebagai Instrument Control Pelaksanaan Tupoksi Gubernur di era otonomi yang berpusat pada tata Pemerintahan yang didasarkan pada asas desentralisasi dengan wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

"Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi Daerah untuk menciptakan sebuah Good Govermance yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas public, partisipasi, efisiensi serta penegakan hukum. Karena itu, diharapkan kebijakan Gubernur bisa berdampak pada perbaikan di berbagai aspek kehidupan masyarkat,” ungkap Makin Abbas.

"Otonomi Daerah memungkinkan Daerah untuk dapat lebih leluasa dan fleksibel dalam menentukan arah Pembangunan Daerah sesuai potensi, kondisi aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dan dalam rangka mewujudkan Good Govermance, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terkait erat dengan pelaksanaan Otonomi Daerah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prinsip Otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, serta harus berorientasi pada pemberdayaan Daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjamin keserasian hubungan antar Daerah yaitu antara Daerah dengan Pemerintahan Provinsi maupun Kabupalen/Kota dan antara Daerah dengan Pemerintah Pusat.

Lanjut Makin Abbas, DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai Lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengevaluasi kinerja Pemerintahan Daerah Jawa Timur melalui Pansus akan menyampaikan laporannya secara kritis dan konstruklif dalam rangka komitmen untuk memperbaiki. memperkuat dan mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke depan agar mempunyai daya saing. sistematika penyampaian Laporan Pansus.

Sementara itu, jika pertumbuhan ekonomi berkualjtas maka akan berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan.

"Pertumbuhan perekonomilan yang tinggi tidak menjamin bahwa semua orang bisa memperoleh manfa'at yang sama. Meningkatnya ketimpangan pendapatan dapat menghambat laju penurunan tingkat kemiskinan, juga berpotensi mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat memiliki implikasi negatif bagi stabilitas politik dan kohesi social yang diperlukan untuk menjamin proses pertumbuhan berkelanjutan," ungkap Makin.

Pansus memandang bahwa pembangunan ekonomi Jawa Timur belum mampu mendorong peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat paling bawah. Pertumbuhan perekonomian banyak dinikmati oleh kalangan menengah dan atas, pembangunan Jawa Timur belum mampu menserasikan antara sector modern yang bersifat formal dan padat karya.

"Untuk itu, direkomendasikan agar Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak mengandalkan pertumbuhan ekonomi di atas mekanisme pasar yang bersifat liberal. Tetapi harus semakin focus mengambil langkah-langkah kebijakan nyata untuk melindungi dan mendistribusikan sumber daya pembangunan sebesar-besarnya bagi rakyat kecil di pedesaan," imbuh Makin.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved