Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Empat Perda Jawa Timur Resmi Dicabut

 
12 Mei 2017

Empat Perda Jawa Timur Resmi Dicabut

Sembilan Fraksi yang ada di DPRD Jawa Timur, menyatakan setuju atas pencabutan empat Peraturan Daerah (Perda). Namun dalam Pandangan Akhir (PA) Fraksi memberikan sejumlah masukan agar Perda-Perda berikutnya lebih bermutu.

Empat Perda yang dicabut itu" antara Iain, Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang Laboratorium  Kemetrologian, Perda Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi dan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Juru bicara Fraksi PKB Suparta mengatakan, Gubernur Jatim diharapkan lebih pro akti dalam menginventarisir Perda yang telah dibuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Terutama yang telah dianggap tidak relevan lagi. Baik yang dianggap tidak sesuai dengan  Peraturan  Undang-Undang diatasnya, maupun", subtansinya yang telah tidak sesuai dengan dinamika social di. Jawa Timur ujar Suparta, Jumat (l2/5).

Dia melanjutkan, Pemprov juga diharapkan segera mebuat Peraturan Gubernur (Pergub) terhadap Perda yang belum memiliki. Mengingat saat ini masih banyak Perda yang telah, disahkan, tetapi belum memiliki pergub. Padahal ini sangat penting dalam turunan sebuah Perda dan Instrument Regulatif bagi implementasi sebuah Perda. Seperti, Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang  Pemberdayaan  dan Perlindungan Nelayan. Lain halnya dengan juru bicara Fraksi PPP DPRD Jatim Fauzan. Dirinya mengatakan, pencabutan. kepada seluruh Stakeholder masyarakat Jatim," kata Politisi Banyuwangi ini.

"Dia juga menyampaikan bahwa dalam waktu paling lama 15 hari, harus dilakukan tahapan fasilitasi Perda Provinsi oleh Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah atas pencabutan empat Perda. Ini sesuai dengan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 pasal 88 dan pasal 89 tentang Pencabutan Perda. Jika nantinya tidak ada tanggapan kemudian oleh Mendagri, maka Rancangan Perda pencabutan empat Perda tersebut dilanjutkan pada tahapan persetujuan bersama antara DPRD dengan Gubernur Jatim.

"Kami Fraksi PPP DPRD Jatim mengingatkan bahwa sebelum dilakukannya pengambilan keputusan atau pengesahan melalui keputusan bersama DPRD dengan Gubernur. Diharapkan mendapat fasilitas ke Mendagri melalui Dirjen Otonomi Daerah. Jika dalam dua minggu tak ditanggapi. baruluh dilunjutkan ke tahap porsetujuan." bebernya didepan para peserta Sidang Paripurna.

 

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved