Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
Beranda   Kontak   RSS Feed   Email    
---- Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Timur ----

Dukungan Fraksi Partai Demokrat Merujuk Pendapat Gubernur

 
29 Mei 2017

Dukungan Fraksi Partai Demokrat Merujuk Pendapat Gubernur

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa terhadap Inisiatif DPRD Jatim ini, Gubernur sependapat dan mendukung diusulkanya Raperda tentang Pencabutan 4 (empat) Peraturan Daerah Jawa Timur dimaksud.Karena apabila keputusan tentang pembatalan tersebut tidak dilaksanakan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tlmur akan dikenai sanksi yang pada intinya menyamakan bahwa "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau Oleh Gubernur  sebagai Wakil  Pemerintah Pusat dikenal sanksi administrasi dan/atau sanksi penundaan evaluasi Rancangan  Perda.

Dukungan dilakukannya pencabutan terhadap keempat Perda Provinsi Jawa Timur bagi Fraksi Partai Demkorat, merujuk pada Pendapat Gubernur adalah dlkarenakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dicabutnya Perda tersebut merupakan hasil dari dinamika perubahan aturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, bukan karena adanya kesalahan dalam penyusunan substansi materi  dalam keempat Perda yang dicabut.

Demikian pendapat akhirfraksi Partai Demokrat yang disampaikan oleh juru bicaranya H Sanwil, SH, SIP, dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim baru-baru ini.

Sebagai bentuk pelaksanaan dari wewenang pengawasan, akhirnya Menteri Dalam Negeri telah membatalkan keseluruhan materi  muatan terhadap 4 (empat) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, yaitu:1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-3631 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Laboratorium Kematrologian, yang ditetapkan pada tanggal 29 April 2016. 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 18834-4670 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang ditetapkan pada tanggal 2 Mai 2016.

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4795 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi, yang ditetapkan pada tanggal 12 mei 2016. 4.keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor188. 34-4796 tentang Pembatalan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 12 tahun 2011 tentang pengelolaan Air Tanah, yang ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2016.

Foto Galeri

© 2013 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur. All Rights Reserved